KabarAktual.id – Presiden Prabowo Subianto dianggap bekerja “one man show” dalam membentuk Universitas Republik. Pihak DPR sama sekali tidak pernah dilibatkan membahas pembentukan lembaga tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa Komisi X hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), meski pemerintah telah membentuk lembaga pendidikan baru tersebut untuk mencetak calon pemimpin bangsa.
Lalu mengatakan Komisi X juga belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah terkait dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. “Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami juga belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemerintah harus mampu menjelaskan urgensi pendirian URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang selama ini telah menghasilkan pemimpin nasional.
Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan institusi pendidikan yang sudah ada. “Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” ujarnya.
Meski demikian, Lalu menegaskan Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembangunan 10 kampus URI beserta penggunaan anggarannya apabila pembahasan resmi telah dilakukan bersama pemerintah. Komisi X, kata dia, masih menunggu penjelasan pemerintah yang kemungkinan akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada masa sidang mendatang agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan baru yang difokuskan untuk mencetak calon pemimpin pemerintahan. Lembaga tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI, didampingi Yos Sunitiyoso sebagai wakil gubernur.
Usai pelantikannya pada Rabu (22/7/2026), Donny menjelaskan URI akan mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bawah satu sistem. URI nantinya membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di sektor pendidikan tinggi, pemerintah berencana membangun 10 kampus URI, sementara di tingkat sekolah menengah URI akan mengelola Sekolah Unggul Garuda.
Menurut Donny, pengelolaan tersebut tetap dilakukan melalui koordinasi dengan Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen, sedangkan regulasi pendidikan tetap berada di bawah kementerian terkait.Selain itu, LAN juga akan diintegrasikan ke dalam URI dengan perluasan fungsi, tidak hanya membina aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia bagi badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah berharap URI menjadi pusat pembinaan generasi calon pemimpin yang memiliki karakter, integritas, kemampuan manajerial, dan jiwa nasionalisme.[]
