KabarAktual.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitoyoso masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo membacakan keputusan pengangkatan kedua pejabat tersebut sebelum mengambil sumpah jabatan. Usai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan yang bertujuan menyiapkan calon-calon pemimpin nasional.
Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. “Itu sudah kita persiapkan lama. Jadi, belajar seperti beberapa negara yang memiliki lembaga khusus untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebagai lembaga yang mencetak calon pejabat pemerintahan.
Prasetyo menyebut banyak pejabat pemerintahan, pejabat badan usaha milik negara (BUMN), hingga kepala daerah di negara tersebut pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut sebelum menduduki jabatan strategis.
Pemerintah berharap URI dapat menjalankan fungsi serupa di Indonesia dengan membekali para calon pemimpin tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. “Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita semua menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.
Pelantikan pimpinan URI ini berlangsung sehari setelah muncul sorotan dari Komisi X DPR RI yang menyatakan belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia maupun menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, dan penganggaran lembaga tersebut.[]
