KabarAktual.id – Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh. Kegiatan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu berlangsung di Aula Teuku Umar Kantor Perwakilan BI Aceh, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen bank, serta jajaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) sekaligus memperkuat pemanfaatan layanan keuangan digital yang aman, mudah, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Budi Afrizal mengapresiasi Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, serta seluruh pihak yang terus membangun kolaborasi dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial di Aceh.
Menurutnya, sistem penyaluran bantuan secara non tunai merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat secara tepat sasaran, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakwn, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pembayaran, tetapi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. “Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Budi.
Ia menegaskan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penguatan sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Pada kesempatan itu, Budi juga mendorong perluasan akses layanan perbankan hingga ke tingkat desa dan gampong agar masyarakat lebih mudah mencairkan bantuan sosial.
Menurutnya, biaya transportasi yang harus dikeluarkan sebagian penerima manfaat untuk mengakses layanan perbankan masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. “Kami berharap ke depan jaringan layanan BSI semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran agen-agen bank di desa maupun gampong perlu terus diperluas sehingga Keluarga Penerima Manfaat tidak harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mencairkan bantuan sosial,” ujarnya.
Budi menilai sinergi antara pemerintah, perbankan, pendamping sosial, dan agen bank perlu terus diperkuat agar layanan penyaluran bantuan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh Keluarga Penerima Manfaat agar menjaga keamanan rekening bantuan sosial dan menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. “Rekening bantuan sosial adalah amanah yang harus dijaga. Jangan sampai disalahgunakan atau dipinjamkan kepada pihak lain. Bantuan pemerintah harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Ia juga meminta para pendamping PKH untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan transaksi digital serta pentingnya menjaga rekening bantuan dari berbagai bentuk penyalahgunaan. “Pendamping PKH memiliki peran penting sebagai ujung tombak edukasi di lapangan. Pemahaman yang baik kepada masyarakat akan memperkuat keberhasilan program bantuan sosial sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” katanya.
Budi berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, BSI, pemerintah kabupaten/kota, pendamping sosial, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang efektif, transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Dia menambahkan, keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari meningkatnya literasi keuangan, kemandirian masyarakat, serta kemampuan keluarga penerima manfaat dalam mengelola bantuan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dia mengajak semua pihak agar sama-sama menjaga agar bantuan sosial tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. “Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, pendamping sosial, dan masyarakat, kita optimistis dapat memperkuat perlindungan sosial serta mewujudkan Aceh yang semakin sejahtera,” pungkasnya.[ADV]
