KabarAktual.id – Pengamat kebijakan publik Aceh, Usman Lamreung, menilai narasi yang menyebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur saat Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjalani pengobatan di Malaysia berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Usman dalam keterangan tertulis kepada KabarAktual.id di Banda Aceh, Sabtu (7/3/2026), menanggapi beredarnya foto dan narasi di berbagai platform media sosial yang menyebut Fadhlullah sebagai Plt Gubernur Aceh.
Menurut Usman, rumor itu berpotensi membangun persepsi publik seolah-olah terjadi kekosongan atau peralihan kekuasaan di tingkat eksekutif daerah.
Dalam teori komunikasi politik, kata dia, strategi semacam itu dikenal sebagai framing politik, yakni upaya membentuk cara pandang publik melalui konstruksi informasi tertentu yang belum tentu mencerminkan realitas kelembagaan. “Secara administratif, keberadaan wakil gubernur dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak otomatis menjadikannya Plt gubernur, kecuali ada penetapan resmi sesuai mekanisme hukum pemerintahan daerah,” kata Usman.
Ia juga menilai narasi tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi pembelahan politik atau political wedge strategy, yakni upaya menciptakan jarak psikologis dan politik antara dua figur yang berada dalam satu kepemimpinan.
Dalam konteks Aceh, lanjutnya, narasi yang membenturkan gubernur dan wakil gubernur dapat memicu spekulasi publik seolah-olah terjadi konflik internal di pemerintahan, padahal keduanya berada dalam satu kepemimpinan yang sama.
Usman juga menyoroti peran media sosial yang kini sering menjadi arena pertarungan politik tidak langsung atau proxy politics. Dalam pola ini, kontestasi tidak dilakukan melalui institusi formal, melainkan lewat produksi narasi, propaganda halus, dan pembentukan opini publik di ruang digital.
Jika tidak disikapi dengan bijak, ia menilai narasi tersebut dapat menimbulkan dampak berantai dalam politik lokal Aceh. Salah satunya adalah munculnya keraguan publik terhadap soliditas kepemimpinan daerah.
Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh aktor politik lain untuk melakukan konsolidasi kekuatan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. “Upaya membenturkan gubernur dan wakil gubernur pada dasarnya merupakan bagian dari strategi delegitimasi kekuasaan untuk menciptakan kesan bahwa pemerintahan tidak solid,” ujarnya.
Usman menegaskan stabilitas politik Aceh sangat bergantung pada soliditas kepemimpinan eksekutif. Karena itu, setiap narasi yang berpotensi memecah hubungan antara gubernur dan wakil gubernur perlu disikapi secara rasional dan proporsional.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi politik dari pemerintah daerah guna meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang digital agar tidak mudah terjebak dalam konstruksi opini yang dapat memecah belah kepemimpinan daerah.[]
