KabarAktual.id – Pemerintah Aceh akhirnya memberikan penjelasan terkait mekanisme bantuan pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan). Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertanyakan lambannya rehabilitasi sawah terdampak bencana di Aceh padahal anggaran telah lama tersedia.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh mengapresiasi perhatian dan komitmen Menteri Pertanian dalam mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi. Pernyataan Amran, kata Nurlis, mendapat perhatian luas sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul persepsi bahwa seluruh anggaran bantuan telah ditransfer ke kas pemerintah daerah.
“Pernyataan Bapak Menteri mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar. Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (5/8/2026).
Ia menjelaskan, dukungan Kementan tidak seluruhnya berupa transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar bantuan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, alat dan mesin pertanian, serta bantuan benih yang langsung disalurkan kepada petani.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Namun, menurut Nurlis, dana tersebut tidak seluruhnya berada dalam pengelolaan Pemerintah Aceh.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota melalui skema Tugas Pembantuan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sekitar 40 ribu hektare sawah. Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola langsung oleh satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, bibit padi, bibit jagung, serta berbagai bantuan perkebunan.
“Provinsi dan kabupaten/kota hanya menerima manfaat berupa barang dari Kementerian Pertanian,” ujar Nurlis.
Ia menambahkan, anggaran untuk kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, dan kegiatan pendukung yang berada pada satuan kerja provinsi maupun kabupaten/kota telah terserap sekitar 47,8 persen dari total pagu Rp515 miliar hingga 3 Agustus 2026.
Nurlis juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat bertemu di Jakarta pada Selasa (4/8/2026), atas dukungan pemerintah pusat dalam pemulihan sektor pertanian Aceh.
Sementara itu, berdasarkan data terbaru Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, luas sawah terdampak bencana hidrometeorologi mencapai 57.485 hektare, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Dari total kerusakan tersebut, seluas 40.852 hektare sawah kategori rusak ringan dan sedang disebut telah masuk dalam program optimalisasi lahan dan rehabilitasi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak.[]
