KabarAktual.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali mempertegas pernyatannya terkait pemberlakuan “barcode” di SPBU Aceh. Dia meminta agar pernyataan tersebut tidak dipelintir sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Mantan Panglima GAM itu mengulang pernyataannya saat memberikan sambutan usai melantik Bupati Aceh Besar Muharam Idris dan wakilnya Syukri A Jalil di Kota Jantho, Kamis (13/2/2025). “Saya tegaskan kembali, barcode tak berlaku lagi di Aceh,” tegasnya.
Pernyataan gubernur yang disapa Mualem itu seperti menepis pemberitaan sebuah media lokal di Aceh yang memelintir pernyataannya. Media tersebut menulis Mualem meminta subsidi dicabut. “Itu salah. Saya tidak mengatakan subsidi dicabut. Yang benar barcode dicabut,” tegasnya lagi.
Menurut Mualem, pemberlakuan barcode saat pengisian BBM subsidi di SPBU sangat menyusahkan masyarakat Aceh, bahkan ada isu masyarakat mau bakar SPBU gara-gara harus pakai barcode. “Ini informasi yang saya terima, makanya saya tegaskan sekali lagi, bahwa kita ingin mensejahterakan rakyat bukan sebaliknya,” kata Mualem.
Bupati Aceh Besar Syeh Muharram dalam pidato perdananya usai dilantik juga menyatakan mendukung kebijakan Mualem terkait penghapusan barcode di Aceh.
Menurut Samsul Bahri, seorang warga Banda Aceh, Pertamina memang mendiskriminasi masyarakat Aceh dengan menjadikan daerah ini sebagai wilayah uji coba pemberlakuan barcode.
Pertamina, disebutnya, menggunakan asumsi keliru dalam penetapan sampel uji coba. “Harusnya yang dijadikan obyek uji coba adalah wilayah dengan jumlah pengguna BBM subsidi terbanyak, bukan Aceh yang jumlah penduduknya saja hanya 5 juta jiwa,” ujarnya.
Indikasi lain bahwa masyarakat Aceh didiskriminasi, kata dia, adalah ketika pihak pemegang otoritas membebaskan barcode bagi masyarakat luar ketika berlangsunya PON di Aceh. “Artinya, pemberlakuan barcode itu memang hanya untuk orang Aceh,” tambahnya.
Melansir KabarAktual.id, Selasa (14/3/2023), penilaian yang sama juga disampaikan anggota DPRA Azhar Abdurrahman. Politisi Partai Aceh itu mengatakan, pemberlakuan barcode QR My Pertamina hanya menyulitkan masyarakat.
Mantan Bupati Aceh Jaya itu meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang. “Harus ada solusi yang tidak menzalimi masyarakat kecil,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/3/2023).
Menurut politisi Partai Aceh (PA) ini, kebijakan barcode yang diterapkan secara massif untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Aceh, tidak tepat sasaran. Masyarakat kecil yang tidak paham teknologi digital jadi korban. “Mau tembak gajah, tapi yang kena nyamuk,” ujarnya memberi tamsilan.
Pernyataan Pertamina
Pihak Pertamina juga terkesan bias dalam menganggapi pernyataan Mualem. Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, sangat menghormati pernyataan Mualem terkait penggunaan barcode.
Dalam pernyataan kepada sejumlah media, pejabat Pertamina ini mengatakan, pihaknya menghormati pernyataan Mualem terkait pembelian BBM JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite menggunakan barcode. “Ini memberi kesan seakan-akan Mualem mendukung pemberlakukan barcode,” kata Samsul Bahri, seorang warga Banda Aceh, Kamis (13/2/2025).
Berikut pernyataan lengkap Sutanto:
1. Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite menggunakan barcode;
2. Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat;
3. Pembelian BBM JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi;
4. Hingga saat ini di Provinsi Aceh, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM biosolar sejumlah 71.775 kendaraan sedangkan untuk BBM pertalite sejumlah 150.413 kendaraan;
5. Pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia;
6. Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM Subsidi Tepat Sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi;
7. Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala bahkan Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite.[]
