KabarAktual.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional permanen 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan pelanggaran tata kelola. Penutupan berlaku mulai Senin (27/7/2026).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ratusan dapur tersebut tidak hanya dihentikan operasionalnya, tetapi juga dipastikan tidak lagi menerima kompensasi maupun pembayaran insentif dari pemerintah. “Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.
Ia merinci, dapur yang ditutup permanen terdiri atas 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua.
Menurut Sudaryono, keputusan penutupan diambil karena dapur-dapur tersebut melakukan pelanggaran serius terhadap standar pelaksanaan program MBG. “Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti sebelumnya. Dulu di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau ini sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul suspend karena pelanggaran,” ujarnya.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menjelaskan, pelanggaran yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan higienitas, sanitasi, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga potensi menyebabkan keracunan. “Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” katanya.
Sudaryono menegaskan, sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin BGN, ia berkomitmen memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Ke depan, masyarakat juga akan dilibatkan untuk ikut mengawasi kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Kami akan umumkan di momen berikutnya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” ujarnya.
Ia juga memastikan BGN akan terus melakukan pembenahan internal dengan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. “Kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” tegas Sudaryono.[]
