KabarAktual.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain harus mengumpulkan data ekonomi secara akurat dari masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) juga harus bekerja di tengah kondisi menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan Guru Besar Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si., dalam Workshop Wartawan yang digelar BPS Aceh terkait tantangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Banda Aceh, Selasa (21/7/2026).
Menurut Aliasuddin, sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi daerah dan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Namun, momentum pelaksanaannya bertepatan dengan situasi yang membuat BPS harus bekerja lebih keras meyakinkan masyarakat.
Dikatakan, sensus ekonomi itu sangat penting untuk memetakan potensi daerah. Hanya saja kebetulan dilaksanakan saat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang kurang memuaskan. “BPS ketiban dampak akibat situasi tersebut,” ujar Aliasuddin sambil berseloroh yang disambut tawa peserta workshop.
Ia mengawali paparannya dengan mengutip ungkapan bahwa statistik tidak pernah berbohong, namun banyak orang yang menggunakan statistik untuk berbohong. Karena itu, kata dia, kualitas data yang dikumpulkan melalui sensus menjadi sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan pemerintah.
Aliasuddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan sensus ekonomi karena kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan penarikan pajak.
Menurutnya, pemerintah melalui sistem digital yang dimiliki Kementerian Keuangan saat ini sudah memiliki kemampuan mendeteksi berbagai aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung pada data sensus.”Cortex bisa mendeteksi kewajiban pajak seseorang tanpa data sensus. Hampir semua transaksi sekarang sudah terhubung dengan sistem aplikasi pemerintah,” katanya.
Karena itu, ia menilai tantangan terbesar BPS justru terletak pada upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang akurat dan lengkap selama pelaksanaan sensus berlangsung.
Aliasuddin mengatakan, data hasil sensus sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi riil perekonomian daerah, termasuk sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan pada masa mendatang. Selama ini, kata dia, Aceh masih menghadapi persoalan mendasar karena belum mampu meningkatkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
Guru besar USK ini menambahkan, bahwa Aceh sudah memiliki sawit sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun sampai sekarang sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil.
Padahal, lanjut dia, sawit dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi, mulai dari kosmetik hingga bahan baku industri lainnya.
Kata guru besar ini, kondisi tersebut terjadi karena Aceh belum memiliki klaster industri yang terintegrasi untuk mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Karena itu, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan potensi sektor-sektor ekonomi yang layak dikembangkan melalui hilirisasi.
Ia juga mencontohkan potensi besar yang dimiliki Aceh dari temuan cadangan gas di kawasan Andaman. Menurutnya, pengelolaan gas tersebut harus diarahkan untuk membangun industri pengolahan di Aceh, bukan sekadar mengirim bahan mentah ke daerah lain. “Kalau gas itu diolah di Aceh, bisa lahir industri petrokimia, pabrik pupuk, pabrik plastik, dan ratusan produk turunan lainnya. Itu akan menciptakan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Aceh,” katanya.
Aliasuddin bahkan secara khusus mendorong agar gas Andaman tidak hanya diangkut ke Pulau Jawa tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah penghasil.
Hilirisasi sumber daya alam, sebutnya, menjadi kunci agar Aceh tidak terus-menerus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, tetapi mampu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui penciptaan industri dan lapangan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak media massa ikut berperan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi sekaligus mendorong kesadaran tentang pentingnya hilirisasi sumber daya alam. “Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, masyarakat perlu mendukung sensus ekonomi agar pemerintah memiliki peta yang jelas untuk merancang pembangunan ekonomi ke depan,” pungkasnya.[]
