TERLAHIR di kabupaten yang tergolong miskin, sebagian anak-anak Aceh Barat Daya (Abdya) menggantungkan pembiayaan pendidikan dari bantuan pemerintah setempat. Dengan bantuan itulah mereka bertahan, baik yang mengambil studi di dalam maupun luar negeri.
Selama ini, sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pemkab Abdya selalu menyediakan anggaran itu. Pemkab membantu pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi, kurang mampu, serta mereka yang menempuh pendidikan di Timur Tengah.
Pada tahun 2025, Pemkab Abdya dihadapkan pada satu tantangan yang tidak ringan. Mereka tidak sanggup menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyokong para mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan. Kenyataan ini tentu saja menjadi awan gelap bagi mereka. Bukan tidak mungkin ada yang terancam drop out.
Seperti dinyatakan oleh Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Abdya, Cut Nurkhaziati, di sebuah media, bahwa Pemkab telah mengajukan anggaran beasiswa sebesar Rp1 miliar lebih. Namun, dalam proses penganggaran, usulan itu tidak tertampung dalam PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang berisi alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. PPAS merupakan bagian dari dokumen anggaran yang menjadi acuan penyusunan APBD.
Menurut pejabat ini, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, alokasi anggaran untuk beasiswa tidak dapat dimasukkan dalam APBK 2025. Beasiswa yang biasanya ditujukan untuk mahasiswa berprestasi, kurang mampu, serta mereka yang menempuh pendidikan di Timur Tengah kini tidak lagi tersedia.
Pemkab meminta agar para mahasiswa bersabar sampai situasi keuangan daerah memungkinkan untuk mengalokasikannya kembali di tahun mendatang.
Ketiadaan beasiswa ini jelas memiliki dampak signifikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tanpa dukungan finansial, banyak di antara mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan pendidikan di Abdya.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi semangat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan.
Bupati Abdya, Safaruddin, dan wakilnya Zaman Akli, kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari solusi alternatif terkait keputusan Pemkab Abdya tidak menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa pada tahun 2025. Keputusan ini tidak hanya berdampak langsung bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari kalangan kurang mampu, tetapi juga mencerminkan permasalahan lebih luas yang dihadapi daerah tersebut dalam menyiapkan SDM daerah.
Dalam menghadapi tantangan ini, bupati dan Wabup perlu mencari solusi alternatif yang inovatif. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran daerah. Dengan memprioritaskan pendidikan dalam perencanaan anggaran, pemerintah dapat menemukan cara untuk mengalokasikan dana meskipun dalam jumlah terbatas.
Selain itu, menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi lainnya untuk menciptakan program beasiswa alternatif. Mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk berinvestasi dalam pendidikan melalui pemberian sponsor atau beasiswa bisa menjadi langkah yang sangat efektif.
Selain itu, Pemkab juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada bidang pendidikan, guna memberikan akses dan dukungan kepada mahasiswa yang memerlukan. Dengan demikian, diharapkan ini dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kondisi pendidikan di Abdya sekaligus berkontribusi pada pengembangan SDM yang berkualitas di masa depan.[]
Penulis; Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, berasal dari Aceh Barat Daya
