BEBERAPA media online yang selama ini dikenal dekat dengan rezim Nova Iriansyah, gubernur terburuk, mulai menyerang Partai Aceh yang menyuarakan perubahan di lingkup birokrasi Pemerintah Aceh. Mereka sedang menggiring Pj Gubernur Achmad Marzuki agar tidak mendengar aspirasi masyarakat.
Salah satu media tersebut, menayangkan sebuah artikel yang intinya meminta jangan ada pihak-pihak, seperti anggota Dewan atau unsur parpol mendikte Pj gubernur. “Jangan ajari itik berenang,” penulis ini membuat tamsilan.
Dalam sekejap, publik langsung bisa mengenali siapa penulis tersebut. Selama ini, dia dikenal sangat dekat dengan Sekda Taqwallah. Bahkan sangat sering dibawa kemana-mana jika Taqwallah melakukan perjalanan dinas.
Seperti diketahui, media massa khususnya yang berbasis online (siber) di Aceh ramai mewartakan aspirasi terkait usul penggantian Sekda Taqwallah dan beberapa kepala dinas, termasuk Kadis Pendidikan Aceh Alhudri. Desakan pertama disuarakan Sekjen Partai Aceh Kamaruddin Abubakar, Jumat (8/7/2022).
Ketua harian KONI Aceh yang populer dipanggil Abu Razak itu dengan tegas meminta Pj gubernur agar segera mengganti Sekda Taqwallah dan beberapa kepala SKPA, yaitu Kadis Pendidikan Alhudri, kepala Bappeda Teuku Dadek, dan kepala Dispora Dedi.
Desakan pergantian pejabat, terutama Sekda Taqwallah, dinilai bukan aspirasi berlebihan. Banyak pihak, terutama kalangan legislatif, menilai, Taqwallah merupakan pejabat yang berkinerja buruk. Dalam keseharian, pejabat ini dinilai terlalu otoriter dan tidak benar-benar melimpahkan kewenangan kepada bawahan. “Makanya, sampai meja guru dan puskesmas diurusnya sendiri,” kata seorang akademisi.
Pengamat yang kritis ini menambahkan, karena terlalu banyak ikut campur masalah-masalah kecil, tugas utamanya sebagai Sekda dan ketua TAPA berantakan. Sehingga, angka SILPA Aceh setiap tahun terus meningkat.
Masih soal anggaran, Taqwallah juga dikenal sering membuat kontroversi. Yang paling heboh, antara lain, skandal dana dengan kode appendix. Selain itu, dugaan penggunaan dana refocusing untuk pos di luar penanganan Covid-19.
Sehari kemudian, Sekretaris Komisi IV DPR Aceh Zulfadhli, menyuarakan desakan yang sama. Ia meminta Pj Gubernur Achmad Marzuki segera memecat Sekda Taqwallah. Tiga tahun menjadi Sekda, kata dia, Taqwallah dinilai hanya menjadi “kerikil dalam sepatu”.
Kader Partai Aceh dapil Bireuen tersebut menjelaskan, bahwa keberadaan Sekda saat ini tidak mendukung program pembangunan yang prorakyat. Taqwallah tidak lebih sebagai batu sandungan yang justeru memperkeruh hubungan eksekutif-legislatif daerah ini.
Sebagai anggota DPR Aceh, Zulfadhli mengaku sangat merasakan bahwa Taqwallah menjadi penghambat harmonisasi antara legislatif dengan eksekutif. Kerja pejabat yang satu ini sama sekali tidak profesional. “Fokus dia hanya serapan anggaran semata, tanpa peduli sejauh mana efektivitas anggaran itu berdampak positif kepada rakyat,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA tersebut.
Zulfadhli menyampaikan penyataan dengan tujuan memperkuat penekanan Sekjend Partai Aceh Teungku Kamaruddin Abubakar, alias Abu Razak, Jumat (8/7/2022) malam. Dalam pertemuan dengan Forum Pemred SMSI Aceh, Abu Razak juga meminta Pj Gubernur juga segera mencopot Kepala
Bappeda Ahmad Dadek, Kadis Pendidikan Alhudri, dan Kadispora Dedi Yuswadi.
Setali tiga uang dengan Taqwallah, ketiga kepala SKPA ini dinilai sulit diajak komunikasi. Terutama Sekda Taqwallah, katanya, gagal menjadi “jembatan” antara eksekutif dengan legislatif. Ia justru menjadi “kerikil dalam sepatu” sehingga banyak perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Sejak lama
Hasil penelusuran jejak digital, aspirasi ganti Sekda bukan hanya hari ini disuarakan banyak pihak. Tapi, sudah sejak lama. Media Dialeksis pada 27 Agustus 2021, contohnya, menulis pernyataan pengamat Nasrul Zaman yang meminta supaya Gubernur Nova Iriansyah mengganti Sekda Taqwallah.
Menurut pengamat kebijakan itu, sumber persoalan yang terjadi di Aceh berasal dari Sekda Taqwallah yang tidak mampu mengelola anggaran. Jauh-jauh hari, ia sudah mengingatkan bahwa Taqwallah tidak layak menduduki jabatan Sekda Aceh.
“Sekda sebagai ketua TAPA menjadi sumbr persoalan besar di sini, karena tidak mampu mengelola berbagai anggaran, maka untuk tahap awal harus mengusulkan pemberhentian Taqwallah,” ujar Nasrul dilansir dari laman Dialeksis.
Portal BERITAKINI.co pada 8 Oktober 2021, juga menyampaikan aspirasi yang sama. Mengangkat judul “Permintaan Ganti Sekda Taqwallah telah Wakili Keinginan Kolektif Rakyat Aceh” menjadikan Wakil Ketua DPRA Hendra Budian sebagai narasumber.
Jika ditelusuri lebih jauh, masih banyak lagi suara yang menyampaikan aspirasi serupa. Namun, desakan tersebut selama ini hanya berlalu begitu saja karena Gubernur Nova Iriansyah tetap mempertahankan Taqwallah.
Diduga, karena diabaikan oleh rezim Nova selama ini, maka desakan tersebut muncul kembali tatkala hadir Pj Gubernur Achmad Marzuki. Figur ini dianggap membawa perubahan baru pada birokrasi Aceh. Apa lagi sesuai pesan Mendagri yang mengharapkan Achmad Marzuki melakukan koordinasi lintassektor guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terpuruk di bawah kepemimpinan Nova dengan Sekdanya Taqwallah.[]
