KabarAktual.id – Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menyoroti proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai terlalu cepat dan tertutup.
Koordinator MaTA, Alfian, menilai penyerahan dan pembahasan dokumen KUA-PPAS yang dilakukan hanya dalam dua hari berpotensi menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) yang tidak berkualitas dan rawan menjadi bancakan elit.
“Kalau dokumen sebesar KUA-PPAS diserahkan hari Rabu dan dua hari kemudian langsung dijadwalkan paripurna, itu jelas tidak normal,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2025). “Ini bukan dokumen yang bisa dibaca sekilas, apalagi dibahas serius dalam waktu sesingkat itu.”
Baca juga: Efisiensi Anggaran Ancam Kelangsungan Pendidikan Anak-anak Abdya
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS seharusnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme rapat paripurna, dengan penyampaian tema pembangunan, target pendapatan dan belanja, serta arah kebijakan prioritas. Proses yang terlalu cepat, kata Alfian, menimbulkan dugaan bahwa pembahasan sudah dilakukan secara informal di luar jalur resmi.
“Kita tidak menolak percepatan, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas dan keterbukaan,” ujarnya. “Publik berhak tahu bagaimana arah kebijakan anggaran disusun dan sejauh mana kepentingan masyarakat diakomodir.”
Baca juga: Trik Murahan Menguasai APBA
Alfian menegaskan, KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menentukan arah RAPBA. Karena itu, pembahasan harus dilakukan secara mendalam oleh komisi-komisi dan badan anggaran DPRA.
MaTA mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk membuka dokumen KUA-PPAS 2026 kepada publik dan memberikan waktu yang wajar untuk pembahasan substantif. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari anggapan bahwa anggaran 2026 telah dibajak oleh kepentingan politik yang merugikan Aceh dan menguntungkan pihak tertentu.
Dia mengingatkan agar pembahasan tidak hanya mengejar ketepatan waktu pengesahan tapi mengabaikan kualitas anggaran. “Kalau pembahasannya kejar tayang, APBA nanti hanya jadi angka-angka tanpa arah dan jelas merugikan rakyat Aceh,” tegas Alfian.
MaTA menegaskan, pembangunan Aceh menuju kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama, bukan ruang bagi elit politik untuk berbagi kue anggaran.[]
