KabarAktual.id – Ketegangan yang sempat mewarnai hubungan antara Ketua DPRA Zulfadhli dengan Wagub Fadhlullah berakhir damai. Keduanya dipertemukan di kediaman Sekjen Partai Aceh (PA) Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak hari ini, Senin (24/2/2025).
Abu Razak dan sejumlah tokoh Aceh, termasuk mantan ketua Golkar Aceh Sulaiman Abda terlihat dalam pertemuan rekonsiliasi tersebut.
Abu Razak mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja membangun Aceh. Zulfadhli dan Fadhlullah pun sepakat menyudahi “”perseteruan”” tersebut secara damai. Keduanya pun berjabat tangan.
Ketegangan itu, dinilai, sebagian kalangan hanya sebatas drama alias sandiwara. Dengan pertemuan tersebut, sandiwara pun berakhir. “Sandiwara the end (berakhir),” ucap seorang pengamat yang meminta tidak disebutkan identitasnya.
Ketua DPRA Zulfadhli, sebelumnya, mengkritik keras proses penunjukan Plt Sekda atas nama Alhudri. Surat perintah pelaksanaan tugas nomor PEG.821.22/13/2025 yang diserahkan Wagub 20 Febrauari 2025, disebutnya, cacat prosedur.
Dia menuding Wagub Fadhlullah atau Dek Fad dan Bendahara Gerindra Aceh, Teuku Irsyadi, yang bermain dalam penyiapan dokumen tersebut. Pernyataan yang disampaikan dengan sangat berapi-api itu terjadi dalam Rapat Paripurna DPRA dalam rangka pelantikan Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, dari Fraksi Partai Golkar pada Jumat malam, 21 Februari 2025.
Di acara itu, Zulfadhli meminta surat yang menjadi polemik itu ditayang di monitor. Dia kemudian memaparkan satu per satu kejanggalan dalam surat yang diduga maladministrasi itu.
Di surat itu disebutkan mulai 12 Februari 2025, Alhudri ‘melaksanakan tugas di samping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Kerjasama, juga sebagai Plt Sekda Aceh, sampai dengan paling lama tiga bulan’.
Zulfadhli mempertanyakan model jabatan staf ahli tersebut. Kebiasaannya, kata dia, penyebutannya ‘Staf Ahli Gubernur’ bukan ‘Staf Ahli’ saja.
“Ini satu kecolongan. kita bukan berbicara nama orang tapi administrasi, karena saya lagi diobok-obok di luar, disuruh pecat. Siapa yang berani pecat saya? Coba tunjukkan, na aneuk agam? Kalau saya di posisi benar, coba silakan [kalau] berani. SK saya [sebagai Ketua DPRA] SK Mendagri, lima tahun [masa jabatan],” tukas pria yang akrab disapa Abang Samalanga itu.
Zulfadhli kemudian menyebut surat itu tidak dibubuhi paraf Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan Asisten Setda Aceh.
“Paraf BKA ada tidak, paraf asisten ada tidak? Makanya jangan hantam Ketua DPR, kalau berlaga dengan Ketua DPR cari di mana kesalahan Ketua DPR, jangan! Saya ingatkan semua, jangan main-main,” ujarnya.
Dia juga menyoroti lambang burung garuda di kop surat. “Kalau produk BKA, produk Pemerintah Aceh, [lambang burung garuda] ini lebih kecil. Tulisan ‘GUBERNUR ACEH’ di-bold (ditebalkan). Biasanya [tulisan itu] diketik BKA bukan dicetak. Berarti [surat] ini dipastikan bukan produk BKA,” ujarnya.
Sikap Mualem
Zulfadhli lantas mengatakan semua anggota DPRA sepakat memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi surat itu, walaupun bukan lewat Rapat Dengar Pendapat atau Pansus.
“Pihak-pihak terkait akan kita panggil, sepakat?”
“Sepakat..!!!”
Tok! Zulfadli mengetuk palu sidang.
Setelah itu, dengan berapi-api Zulfahdli berkata. “Ini semua permainan wakil gubernur Fadhlullah Dek Fad dari Partai Gerindra!”
“Ini permainan Bendahara Gerindra dan Ketua Gerindra Aceh, Fahdlullah dan [Teuku] Irsyadi!” imbuh politisi Partai Aceh (PA) tersebut.
Zulfahdli mengatakan akan menuntaskan persoalan surat itu dan meminta dukungan anggota DPRA.
Permasalahan ini mendapat tangggapan luas berbagai kalangan. Ada yang meminta Mualem agar menjelaskan permaslahan secara terbuka kepada publik.[]
