KabarAktual.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap fakta mencengangkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan yang bertujuan memperbaiki gizi itu justeru telah meracuni 10.482 anak per 4 Oktober 2025.
JPPI secara tegas mendesak agar semua dapur MBG ditutup. Sebab, jumlah korban keracunan justru naik menjadi 1.833anak, setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah korban lebih tinggi dari rata-rata selama September yang mencapai 1.531 anak per minggu.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan, data itu membuktikan bahwa penutupan sebagian SPPG (dapur) sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. “Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” tegasnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/10/2025).
Baca juga: MBG; Antara Janji Politik dan Nyawa Anak Bangsa
Menurut JPPI, dapur yang ditutup hanyalah SPPG yang diduga terlibat langsung dalam kasus keracunan. Sementara, ribuan dapur lain tetap beroperasi, seolah mengabaikan potensi bahaya yang sama.
JPPI sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG distop sementara. Sebab akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan. “Mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan,” tegas JPPI dalam pernyataannya.
Baca juga: Meski Beracun, Pemerintah Tetap Lanjutkan MBG
Selain itu, JPPI juga menemukan sejumlah fakta mengkhawatirkan selama sepekan terakhir, yaitu:
1. Kasus menyebar ke dua provinsi baru: Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).
2. Lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini: Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).
3. Gelombang penolakan dari sekolah dan orang tua murid (Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang).
4. Intimidasi SPPG terhadap masyarakat dan jurnalis: Sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban mengalami tekanan, teror, hingga ancaman hukum karena bersuara soal kasus MBG.
5. Guru ikut jadi korban: Sejumlah guru yang bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG juga mengalami keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
Menurut Ubaid, temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. “BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati,” ujar Ubaid.
JPPI menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. “Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” papar Ubaid.
Tuntutan JPPI
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak-anak Indonesia, JPPI menyampaikan tuntutan tegas kepada BGN:
1. Tutup seluruh dapur MBG (SPPG) secara nasional sampai audit program dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif. Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam.
2. Hapus kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG. Kebijakan ini sangat merendahkan martabat profesi guru. Mereka mengemban misi mulia dalam pendidikan, bukan malah diberikan insentif murahan dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai “babu” MBG.
3. Berikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya ini terus berlangsung. Peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran dan pelanggaran tanggung jawab terhadap keselamatan anak.
Dikatakan, MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Karena itu, ditegaskan, sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. “Janganlah menjadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” pungkas Ubaid.[]
Sumber: Kompas.com
