KabarAktual.id – Sebuah LSM mensinyalir Pemerintah Aceh membatalkan pembangunan 500 unit rumah dhuafa tahun ini. Sekitar Rp 48 miliar anggaran itu, disebut-sebut, dialihkan untuk membayar bonus atlet PON Aceh dan persiapan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV tahun 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, membantah tudingan itu. Menurut dia, Pemerintah Aceh hanya membangun rumah layak huni (RLH) sesuai hasil verifikasi. “Dari total 2.000 calon penerima, hanya 1.470 unit yang dinyatakan memenuhi syarat,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar tidak percaya alasan itu. Dalam pernyataannya, Kamis (18/9/2025), Nasruddin mengaku sejak awal sudah membaca sinyal kurang baik. Hal itu terlihat dari penundaan pelaksanaan APBA 2025 melalui surat edaran gubernur. “Jadi, pertimbangan tidak cukup waktu hanyalah alasan klasik,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Verifikasi Sebelumnya Diduga tak Kredibel, Mualem Bentuk Satgas Pengawasan Rumah Bantuan
Pegiat transaparansi proyek pemerintah ini sangat menyayangkan kinerja Pemerintah Aceh yang mengorbankan nasib ribuan penduduk miskin. Kalau mereka sungguh-sungguh prorakyat, kata dia, banyak pos anggaran lain yang bisa dipangkas ketimbang mengorbankan rumah dhuafa.
Ia kemudian menunjuk anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh yang mencapai ratusan miliar. Sejumlah pengadaan barang di dinas tersebut, ditengarai, terlalu dipaksakan sehingga melanggar juknis.
Nasruddin meminta Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem tidak membatalkan pembangunan 500 rumah dhuafa. Untuk itu, kata dia, Mualem harus memerintahkan Sekda dan Dinas Perkim agar mengembalikan anggaran rumah dhuafa sebelum anggaran APBA-P disahkan.
Baca juga: Verifikasi Rumah Dhuafa Ala Pj Gubernur Safrizal Membodohi Publik
Mualem diingatkan agar benar-benar memihak kepada rakyat kecil. “Bukan justru mengorbankan rakyat miskin demi bonus atlet,” tandas Nasruddin.
Sesuai hasil verifikasi
Kadis Perkim Aceh T. Aznal Zahri menjelaskan, Pemerintah Aceh awalnya mengalokasikan anggaran untuk 2.000 unit RLH. Tapi, setelah dilakukan verifikasi ketat dan transparan ke lapangan, hanya 1.470 unit yang dinyatakan memenuhi syarat.
Karena itu, menurut dia, angka 1.470 unit bukan pengurangan, melainkan hasil seleksi untuk memastikan program tepat sasaran. “Kami tidak membatalkan rumah rakyat miskin. Justru memastikan rumah yang dibangun benar-benar sesuai ketentuan,” tegasnya.
Aznal menyebut pembangunan fisik RLH sudah mulai berjalan. Namun, penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBA Perubahan (APBA-P) membuat sebagian realisasi menunggu pengesahan. “Prinsipnya, rumah yang sudah lulus verifikasi tetap dibangun. Tinggal menyesuaikan alokasi anggaran dalam APBA-P,” tandasnya.[]
