KabarAktual.id – Bekas direksi dan komisaris Bank Aceh Syariah (BAS) diminta tidak melontarkan kritik terhadap kondisi manajemen BAS saat ini. Masalah yang terjadi sekarang justeru merupakan efek kebijakan warisan masa lalu.
Pernyataan itu dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik Dr Usman Lamreung di Banda Aceh, Senin (21/4/2025). Menurut akademisi ini, kepemimpinan Bank Aceh sebelumnya gagal membentuk karakter karyawan yang profesional, mandiri, dan siap membawa BAS ke arah yang lebih baik seusai mereka pensiun.
Usman menyayangkan, setelah mewariskan setumpuk masalah, mereka tampil seakan-akan bak malaikat tanpa cela. Padahal saat bekerja dulu, mereka juga tidak bekerja secara profesional sehingga tidak berhasil menciptakan struktur organisasi yang sehat dan independen.
Dikatakan, salah satu dampak nyata dari kinerja masa lalu yang buruk adalah praktik manajerial yang tidak sehat, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan. Hal ini terlihat dari proses rekrutmen, promosi, dan penempatan karyawan yang lebih banyak dipengaruhi oleh asal daerah, kedekatan keluarga dengan direksi dan komisaris, serta faktor subjektif lainnya, tanpa melalui proses seleksi yang transparan.
Pola seperti ini, sambungnya, telah merusak sistem pembinaan sumber daya manusia di BAS sejak dulu hingga sekarang. Karena itu, tidak sepantasnya mantan pimpinan “cuci tangan” dan melempar kesalahan atas keruntuhan organisasi saat ini.
Dikatakan, selama bertahun-tahun, BAS berkembang dalam budaya nepotisme, bukan meritokrasi. Banyak individu memperoleh posisi strategis bukan karena kapabilitas, melainkan karena koneksi atau latar belakang daerah. “Direksi saat ini pun merupakan hasil dari proses semacam itu, produk dari sistem instan yang tidak sehat,” tegasnya.
Kondisi manajemen yang kacau saat ini, kata Usman, merupakan buah dari keputusan-keputusan keliru di masa lalu. Bila ada yang menertawakannya, sejatinya mereka sedang mencemooh hasil dari kebijakan yang dulu mereka tetapkan sendiri. “Penempatan pejabat berdasarkan kepentingan pribadi dan nuansa politis telah menghancurkan kultur profesional di tubuh BAS,” sebutnya.
Karena itu, dia menambahkan, diperlukan reformasi menyeluruh untuk membenahi BAS. Perlu dilakukan gebrakan dengan menempatkan sosok-sosok profesional dan kompeten di posisi-posisi kunci. “Di samping itu, peran OJK sangat penting untuk tetap konsisten dalam pengawasan, agar BAS benar-benar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat, profesional, dan dapat dipercaya,” demikian simpulannya.[]
