PESAN Mendagri Tito Karnavian usai melantik Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki tegas: fokus pendidikan dan kesehatan. Kenapa kedua hal ini diminta menjadi prioritas pemerintahan Aceh di bawah kendali Pj gubernur? “Supaya Aceh memiliki SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif,” kata Mendagri.
Jelas, tegas. Mendagri meminta Pj gubernur agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembangunan kedua sektor ini, pendidikan dan kesehatan, sambil secara simultan juga melaksanakan sejumlah agenda penting lainnya.
Pesan Mendagri tersebut meniupkan angin segar perubahan bagi masyarakat Aceh. Ada harapan baru.
Khusus pendidikan (jenjang SMA/SMK/SLB), banyak PR menantang sudah menanti. Mulai dari persoalan rekrutmen top manajemen Dinas Pendidikan hingga daya serap kurikulum. Kekurangan guru, sarpras, serta dukungan alat praktik di SMK merupakan masalah klasik yang belum tertangani hingga sekarang.
Penempatan Alhudri sebagai kepala dinas oleh Gubernur Nova Iriansyah adalah warisan masalah. Mantan Kadis sosial yang disebut-sebut anak emas Nova itu diduga telah “memporak-porandakan” Dinas Pendidikan. Bukan memperbaiki pembelajaran. Fokusnya justeru melakukan mutasi dengan mengabaikan regulasi.
Dia tidak memiliki background pengalaman karier mengurus pendidikan. Alhudri juga telah menciptakan lingkungan kerja yang kurang kondusif. Dia membuang PNS berpengalaman dan menggantikannya dengan orang-orang kepercayaan yang dibawa dari luar. Padahal tidak mengerti menyusun perencanaan pendidikan.
Kalau penempatan top manajer saja keliru, besar kemungkinan, implementasi dan penjabaran tugas di level bawah bisa lebih kacau. Diperlukan sebuah tim yang kredibel untuk membedah masalah ini.
Kembalikan saja pada aturan. Misalnya, rekrutmen pejabat mengacu pada ketentuan kepegawaian. Merit system, dan sebagainya.
Setelah Dinas Pendidikan bersih dari “kotoran” kebijakan pemerintahan masa lalu, baru bisa dimulai kerja membangun kualitas SDM. Jika tidak, sama saja. Pj gubernur akan menuai kegagalan seperti terjadi selama ini. Prestasi pendidikan hanya untuk konsumsi pencitraan. Padahal sesungguhnya nol besar.
Berdasarkan data di Litbang media ini, ada sejumlah permasalahan pendidikan yang belum berhasil ditangani hingga sekarang. Permasalahan tersebut dikelompokan ke dalam tiga bidang, yaitu SDM, manajemen, dan sarana/prasaran (sarpras) pendidikan.
SDM ADMINISTRATIF
1. Rekrutmen kepala dinas tidak berdasarkan ketentuan merit system
2. Pengangkatan pimpinan unit/Kabid dan kasi tidak berdasarkan jenjang karier
3. Rasio staf tidak sesuai kebutuhan
4. Minimnya staf PNS di cabang dinas
SDM EDUKATIF
1. Kekurangan guru mata pelajaran di beberapa sekolah unggul di kabupaten
2. Kekurangan guru di sekolah kabupaten/kota
3. Kekurangan guru produktif di SMK
4. Pemerataan guru
5. Kualitas guru yang rendah
6. Kekurangan tenaga laboran
7. Minim tenaga pengawas sekolah
SARPRAS
1. Sarana/prasarana yang tidak proporsional
2. Kekurangan laboratorium (IPA, Bahasa)
3. Ruang guru
4. Ruang kepala sekolah
5. Toilet siswa
MANAJEMEN
1. Perencanaan yang tidak fokus pada aspek peningkatan mutu
2. Manajemen Diklat peningkatan mutu guru
3. Rendahnya daya serap kurikulum
4. Rendahnya disiplin guru
5. Supervisi dan pengawasan tidak efektif
6. Siswa bolos
7. Rendahnya kualitas kepala sekolah
8. Rendahnya kualitas PBM, belum menerapkan metode-metode baru
9. Belum meratanya penggunaan IT dalam pembelajaran
10. Guru gaptek
11. Kerja berorientasi proyek, bukan pada mutu pendidikan
12. In-efisiensi anggaran
13. Ketimpangan sarpras sekolah-sekolah antara kota dengan desa, dan antarwilayah
14. Lulusan SMK secara umum belum berkualitas dan meningkatkan angka pengangguran
15. Belum terbangunnya kepercayaan dunia usaha/industri terhadap SMK, sehingga kesulitan mendapatkan tempat magang
16. Tidak adanya sistem karier dalam rekrutmen kepala sekolah.
Sektor kesehatan juga menyimpan sejumlah masalah. Lebih kurang sama seperti pendidikan, penempatan SDM dan manajemen di instansi tersebut juga belum dilakukan secara obyektif.
Selain itu, beberapa waktu lalu, program jaminan kesehatan Aceh (JKA) akan dihapus. Bagaimana kepastian kelanjutan program yang sangat bermanfaat untuk rakyat ini mesti segera dipastikan kembali. Karena, Pemerintah — melalui Mendagri — sudah memerintahkan, bahwa Aceh harus mengutamakan kesehatan masyarakatnya. Semoga!
