KETIKA berkunjung ke Garut, Jawa Barat, (19/1/2019) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan empatinya kepada rakyat. Setidaknya kepada seorang ibu rumah tangga penjual sabun cuci piring.
Waktu itu, di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, sedang berlangsung pameran wira usaha Progran Keluarga Harapan (PKH). Ada banyak stan yang memamerkan produk. Tapi, Presiden hanya berkesempatan masuk ke bebarapa stan saja. Salah satunya adalah stan milik Eli yang memamerkan sabun cair.
Bersama Ibu Negara, Iriana, Presiden Jokowi meninjau dan mengamati produk UMKM yang dipamerkan di stan itu. Eli, si pemilik stan dengan cekatan memanfaatkan momen berharga. Ia menjelaskan tentang produknya kepada presiden dan Ibu Negara.
Tidak lama setelah itu, Jokowi langsung menyatakan memesan sabun cair produksi Eli. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi memborong 100.000 botol dengan harga per botol Rp 20.000. Dengan demikian, harus tersedia dana sebesar Rp 2 miliar untuk membayar 100.000 botol sabun cair tersebut.
Transaksi itu memang tidak cash. Tapi, komitmen sudah dibuat. Jokowi meminta agar produk sabun cair Eli sudah harus tersedia pada akhir Februari nanti. Artinya, Presiden bukan sedang melakukan akting. Itu benar-benar sebuah transaksi bisnis antara penjual dan pembeli.
Mendapat rezeki nomplok sebesar itu, tentu saja tidak pernah dibayangkan oleh pedagang musiman seperti Eli. Apa lagi untuk ukuran sebuah usaha kecil dengan modal pas-pasan, pasti belum tersedia stok produk dalam jumlah banyak.
Ini bisa dilihat dari pengakuan Eli yang mengatakan, bahwa dengan uang itu nanti dia akan mengembangkan usaha. Akan merekrut karyawan dan sebagainya.
Kini, transaksi sabun cair menyisakan segudang cerita. Ada yang mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk membeli sabun cuci sebanyak itu dari mana. Lalu, untuk apa?
Karena, jika menggunakan anggaran pemerintah, pasti sudah melalui mekanisme pembahasan anggaran dan analisis kebutuhan terhadap barang/jasa yang akan dibeli. Pasti tercatat dalam DIPA sebuah lembaga.
Kaca mata awam melihat bahwa kegiatan Jokowi membelanjakan Rp 2 miliar pada sebuah stan pameran UMKM sebagai bentuk dukungan seorang presiden terhadap industri kecil. Tapi, pertanyaannya, apakah aktivitas itu dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara?
Melihat pembelaan dari anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Pramono Anung, jelas tidak. Kepada media, Pramono Anung menjelaskan, bahwa sabun sebanyak itu dibeli menggunakan anggaran TKN. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa kegiatan membeli sabun adalah agenda politik.
Sampai di situ, para pedagang lain yang tidak kebagian mendapat rezeki nomplok dari Presiden Jokowi tidak boleh berkecil hati. Sebab, ketika membeli sabun cair produksi Eli, Jokowi bukan sedang menjalankan tugas sebagai seorang kepala negara, tapi sebagai Capres nomor urut 01.
Jadi, sebenarnya, tidak ada misi pembinaan UMKM dalam konteks ini. Meskipun pada saat itu Jokowi terlihat menggunakan atribut standar seorang kepala negara, seperti pin dengan pita merah-putih di atas kantong baju sebelah kiri. Yang terjadi hari itu adalah aktivitas seorang Capres merebut simpati calon pemilih.
Makanya, para pedagang lainnya, baik yang ada di arena pemeran Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, maupun para pelaku UMKM di seluruh Tanah Air tidak boleh berkecil hati.
Yang terjadi di Garut itu bukan aktivitas pembinaan UMKM oleh seorang presiden, tapi pendekatan seorang Capres kepada calon pemilih.[]
