KabarAktual.id – Komisi I DPRK Pidie Jaya menyoroti hasil pekerjaan event organizer (EO) MTQ Aceh di Pidie Jaya, Kamis (6/11/2025). Mereka menemukan banyak pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dipaparkan EO di hadapan anggota dewan sebelumnya.
Juru Bicara Komisi I DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah pekerjaan yang tidak sebanding dengan anggaran yang telah disiapkan. “Banyak item yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Atas temuan tersebut, Komisi I DPRK meminta Bupati Pidie Jaya selaku Ketua Pelaksana MTQ Aceh XXXVII untuk menunda pencairan sisa anggaran kepada EO hingga adanya klarifikasi resmi. DPRK juga akan memanggil pihak EO guna dimintai keterangan atas temuan tersebut, sekaligus meminta panitia penyelenggara memberikan penjelasan rinci terkait bentuk kerja sama dan pelaksanaan teknis kegiatan.
Menurut Nazaruddin, pihaknya tidak ingin ada uang rakyat yang terbuang sia-sia. “Pengawasan ini justru untuk memastikan kegiatan MTQ berjalan sukses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nazaruddin.
Langkah Pengawasan DPRK
Komisi I menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penghambatan kegiatan, melainkan pelaksanaan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah dalam penyelenggaraan event besar keagamaan tingkat provinsi tersebut.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, turut hadir seluruh anggota Komisi I DPRK Pidie Jaya, yaitu Saifullah, Nazaruddin Ismail (Ustaz Am), Said Syahrul, Faisal, Fakrurrazi, dan T. Zikri. Mereka melakukan peninjauan di beberapa titik utama arena MTQ, termasuk panggung utama, fasilitas pemondokan, serta area publik yang menjadi lokasi kegiatan.
Konteks Kasus
Melansir KabarAktual.id, sebelumnya, sejumlah kalangan masyarakat dan penggiat sosial di Pidie Jaya juga menyoroti kualitas pembangunan sarana pendukung MTQ yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran besar yang digelontorkan.
Beberapa laporan menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan hasil pekerjaan lapangan, terutama pada pembangunan infrastruktur sementara seperti panggung utama dan tenda arena lomba.
Komisi I DPRK menegaskan bakal memanggil pihak EO dan panitia pelaksana dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan secara terbuka. DPRK juga berencana melakukan audit pembanding terhadap dokumen teknis dan realisasi di lapangan.
Kalau hasilnya terbukti tidak sesuai, lanjutnya, pihak Komisi I DPRK akan rekomendasikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak EO. “Termasuk kemungkinan langkah hukum bila ditemukan unsur pelanggaran,” kata Nazaruddin.
DPRK Pidie Jaya berharap evaluasi ini menjadi pelajaran penting agar pelaksanaan event besar keagamaan di Aceh ke depan dapat lebih profesional, efisien, dan transparan.[]
