KabarAktual.id – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Utang peninggalan mantan Presiden Jokowi itu, tegasnya, bukan masalah. Ia menjamin dana pembayaran tersedia di kas negara.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, dana pembayaran utang telah tersedia di kas negara. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara, bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor merajalela. Uangnya nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” ujarnya.
Baca juga: Purbaya tak Setuju APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Peninggalan Jokowi
Prabowo menekankan agar persoalan Whoosh tidak dilihat semata dari sisi finansial, tetapi juga dari manfaat sosial dan lingkungan. “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung,” kata dia.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terus memperdebatkan isu tersebut. “Sudahlah, saya sudah katakan, presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.
Beban Utang dan Kerugian Konsorsium
Proyek KCJB yang digarap melalui kerja sama Indonesia–China ini menghadapi beban utang yang cukup berat. Berdasarkan laporan keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) —konsorsium BUMN yang menaungi proyek Whoosh— per 30 Juni 2025 (unaudited), tercatat kerugian mencapai Rp4,195 triliun sepanjang 2024.
Baca juga: KPK Takut Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh?
Artinya, jika dirata-ratakan, konsorsium mengalami kerugian sekitar Rp11,49 miliar per hari. Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan rugi Rp1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memegang saham terbesar yakni 58,53 persen, diikuti Wika (33,36 persen), Jasa Marga (7,08 persen), dan PTPN VIII (1,03 persen).
Konsorsium BUMN ini sebelumnya ditugaskan pemerintah era Presiden Joko Widodo untuk membiayai proyek KCJB bersama perusahaan China Railway International Co. Ltd melalui joint venture PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Proyek tersebut sempat disorot publik karena pembengkakan biaya atau cost overrun yang awalnya ditaksir US$6,07 miliar melonjak menjadi sekitar US$7,5 miliar, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023.
Dugaan Mark-Up
Sejumlah pengamat dan anggota DPR menyoroti dugaan mark-up dalam proyek Whoosh yang diduga menyebabkan beban utang meningkat tajam.
Ekonom INDEF Nailul Huda menilai pembengkakan biaya dan ketidaktransparanan dalam perencanaan awal membuat proyek tersebut berisiko membebani keuangan negara.
“Proyek ini sebenarnya strategis, tapi dari awal terlalu optimistis, tanpa kajian biaya dan permintaan penumpang yang matang. Itu yang membuka celah potensi korupsi dan mark-up,” ujarnya dikutip dari Tempo.co.
Kritik juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI yang menilai pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap skema pembiayaan KCJB, termasuk penggunaan dana pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan menyelesaikan kewajiban pembayaran secara bertahap sekaligus memastikan manfaat ekonomi dan transportasi publik tetap dirasakan masyarakat.
“Whoosh adalah simbol kerja sama Indonesia–Tiongkok dan kemajuan teknologi transportasi nasional. Saya akan tanggung jawab penuh terhadap proyek ini,” tutup Presiden.[]
