KabarAktual.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan adanya praktik pemalsuan perlengkapan makan bergizi gratis (MBG). Modusnya, ompreng produk impor dari Republik Rakyat China (RRC) diberi label seolah-olah dibuat di dalam negeri.
Nanik menjelaskan, barang-barang itu diimpor dari China. “Setelah tiba di Indonesia, produk-produk itu kemudian diberi label made in Indonesia sehingga terkesan hasil produksi lokal,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Nanik, para pelaku juga menempelkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu pada produk tersebut. Padahal, label SNI menjadi jaminan penting atas kualitas dan keamanan produk bagi masyarakat.“Pemalsuan label ini menyesatkan dan berpotensi membahayakan kesehatan, terutama jika bahan yang digunakan tidak memenuhi standar,” tegasnya.
Baca juga: Fix ! Hasil Lab Buktikan Ompreng MBG Mengandung Minyak Babi
Selain itu, pelaku turut mencantumkan logo resmi Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin, sehingga produk ompreng palsu itu tampak seolah-olah sah dan terverifikasi pemerintah. “Padahal ompreng MBG itu ditempeli logo tanpa izin,” kata Nanik.
Barang Impor Berlabel Palsu
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak di sebuah ruko di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Ruko tersebut diduga menjadi tempat pemalsuan label dan logo pada perlengkapan makan program MBG.
Baca juga: Menurut PBNU, Ompreng Berminyak Babi Cukup Dicuci Saja. Halal !
Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang impor yang diberi label made in Indonesia palsu, label SNI palsu, serta logo BGN tanpa izin.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno membenarkan temuan tersebut. “Saat ini kami masih mendalami laporan masyarakat terkait dugaan pemalsuan label dan logo tersebut,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Barang-barang yang ditemukan, kata Onkoseno, berupa alat dapur dan food tray atau ompreng yang digunakan dalam program MBG. Polisi hingga kini masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap jaringan pemalsuan yang merugikan masyarakat sekaligus mencemarkan program nasional tersebut.[]
