KabarAktual.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengkritik pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pemotongan itu dinilainya berpotensi mengganggu program pembangunan hingga pembayaran gaji ASN.
Menurut mantan Panglima GAM yang populer disapa Mualem itu, kalau dana daerah dikurangi, sementara tetap harus membayar gaji ASN, pasti ada kekhawatiran. “Itu jadi masalah besar kita,” ujarnya usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data Pemprov Aceh, alokasi TKD tahun anggaran 2025 mencapai Rp32,29 triliun dari total belanja negara di Aceh sebesar Rp46,98 triliun. Komposisi TKD itu meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp16,09 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp4,47 triliun, DAK Fisik Rp1,58 triliun, DAK Nonfisik Rp4,31 triliun, serta Dana Desa Rp4,74 triliun.
Baca juga: Dana Transfer Pusat bukan Dosa tapi Kewajiban Negara
Namun, dalam pembahasan anggaran 2026, pemerintah pusat melakukan penyesuaian yang berdampak pada pemangkasan sejumlah pos TKD Aceh.
Rinciannya yakni pemotongan Dana Otsus sebesar Rp156,7 miliar, DAK Fisik Rp104,2 miliar, dan DAU Rp56,3 miliar. Total pengurangan mencapai Rp317,4 miliar, atau sekitar 0,98 persen dari total TKD 2025. Dengan demikian, alokasi TKD Aceh setelah pemotongan diperkirakan turun menjadi Rp31,97 triliun.
Baca juga: Wahai Instansi Vertikal, Berhentilah Menyedot Dana Otsus Aceh!
Mualem menegaskan, pemotongan anggaran sekecil apapun menambah beban daerah yang tetap wajib menjalankan program prioritas dan membayar gaji ASN. Ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
Gubernur Aceh menegaskan, masalah infrastruktur masih banyak di provinsi, kabupaten, dan kota. “Kami harap pemerintah pusat dapat membenahi semaksimal mungkin,” tegasnya.
Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan penyesuaian TKD merupakan bagian dari pengendalian APBN dan redistribusi belanja pusat-daerah, dengan sejumlah komponen seperti Dana Desa tetap dipertahankan untuk mendukung program prioritas nasional.[]
