KabarAktual.id – Selain menu makanan bermasalah sehingga banyak anak-anak yang membuangnya, Program makan bergizi gratis (MBG) juga banyak yang tidak tepat sasaran. Murid SDIT Al Izzah, Kota Serang, Banten, yang merupakan sekolah elit juga dicatat sebagai sasaran MBG.
Tidak heran, sejumlah wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, itu menolak program MBG di sekolah tersebut. Mereka merasa tidak berhak menerima jatah MBG.
Hayati Nufus, salah satu wali murid, mengatakan, sebagian besar anak Al Izzah punya sopir pribadi. Mereka rata-rata naik Pajero, Fortuner, yang harganya mencapai Rp 700 juta. “Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta,” ujar wanita ini dalam sebuah tayangan video.
Baca juga: Meski Beracun, Pemerintah Tetap Lanjutkan MBG
Hayati mengaku bingung menjawab pertanyaan anaknya ketika menerima makanan MBG. Menurut dia, program itu salah sasaran, sehingga anaknya merasa tidak pantas menerima MBG dan sempat mempertanyakannya ketika di rumah.
“Bunda emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa enggak mampu ya sampai aku makan MBG?” ujar Hayati menirukan ucapan anaknya.
Tolak dapur MBG di sekolah
Wali murid lain, Baim Aji, menolak keberadaan dapur MBG di lingkungan sekolah. Ia khawatir dapur menggantikan kantin dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan risiko keamanan.
Baca juga: MBG; Antara Janji Politik dan Nyawa Anak Bangsa
Menurut dia, kehadiran dapur MBG dapat mengganggu fasilitas sekolah. “Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” ujar Baim.
Ia menambahkan, lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di sekolah juga bisa membahayakan keselamatan siswa. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” kata Baim.
Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, mengaku belum menentukan sikap terkait penolakan tersebut. Keputusan, kata dia, harus dibicarakan bersama dewan pembina yayasan. “Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, dari hasil polling sekolah, 72 persen orangtua setuju dengan MBG, sedangkan 25 persen menolak. “Maka, kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawab kan kepada orang-orang yang sudah mengisi (polling),” kata Arifin.[]
