KabarAktual.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terjun langsung ke jalan untuk melakukan sweeping atau razia truk barang yang menggunakan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asal Aceh, BL, di wilayahnya. Bersama sejumlah orang, dia terlihat memberhentikan truk yang sedang beroperasi.
Selama ini, praktik seperti itu acap dilakukan oleh oknum polisi terutama di wilayah perbatasan Aceh dengan Sumut. Di Kabupaten Langkat, misalnya.
Di sana, ada sebuah pos polisi yang mempekerjakan anggota masyarakat sebagai personel Banpol (bantuan polisi). Oknum anggota masyarakat tersebut diperalat untuk memeras para sopir atau penumpang bus yang pergi atau pulang dari Sumut.
Baca juga: Ambisi Menantu Jokowi Kuasai 4 Pulau Aceh
Dalam kejadian terbaru, aksi sweeping terhadap mobil dengan plat Aceh justeru dilakukan oleh orang nomor satu di Sumut. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @FaktaMedan, seorang laki-laki berkemeja coklat muda dengan tegas menarik bahu sang sopir dan menuntunnya menuju ke depan truk.
Sambil menunjuk ke arah bagian bawah, laki-laki tersebut memberi penjelasan kepada sopir truk. “Abang kan kerja di Sumatera Utara? Ini harus plat BK supaya pajaknya masuk ke Sumatera Utara,” ucapnya.
Baca juga: Gubernur Bobby Nasution Promosikan Babi Panggang Gunakan Jasa Vlogger Korea
Beberapa saat kemudian datang Bobby seperti hendak meyakinkan para awak truk. “Ya dikasih tahu, kalau gak kalian gak tahu,” ucapnya ke arah awak truk.
Baca juga: Preman Beratribut Polisi Rampok Warga Aceh di Perbatasan
Di Aceh, tindakan menantu Jokowi itu dianggap sebagai aksi balas dendam setelah dia gagal menguasai 4 pulau milik Aceh. Beragam kecaman pun bermunculan, termasuk dari Nasir Jamil, anggota Komisi III DPR RI.
Menurut Nasir, kebijakan Gubsu itu tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan serta keharmonisan antarwilayah di Indonesia. “Cabut kebijakan itu segera, sebab mengingkari keharmonisan antardaerah,” kecamnya.
Politisi PKS ini mempertanyakan sikap Bobby. Dengan nada agak geram, Nasir pun mempertanyakan, STNK itu produk nasional atau daerah? “Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera merah putih sebagai bendera Indonesia?” ujar Nasir Djamil, Minggu (28/9/2025).
Nasir memberi pehamanan, bahwa STNK adalah produk nasional yang didelegasikan kepada instansi berwenang di daerah. Karena bersifat nasional, maka berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada pelarangan plat kendaraan di sebuah daerah. “Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang gubernur,” tegasnya.
Bobby diingatka agar lebih dewasa dalam melihat realitas. Pembangunan infrastruktur jalan, kata Nasir, pada hakikatnya dibiayai oleh APBN maupun APBD yang bersumber dari uang rakyat.
Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan. Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. “Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat di jalan raya,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini bahkan meminta aparat kepolisian agar menangkap Bobby Nasution jika tetap bersikeras mempertahankan kebijakan yang keliru tersebut. Gubernur itu, kata Nasir, harus melihat masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. “Kalau ada yang salah dari pengangkutan, ada pihak berwenang yang menindak. Bukan malah membuat kebijakan yang membenturkan warga antardaerah,” tegas Nasir Djamil.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebijakan Bobby berpotensi memicu konflik sosial. “Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah,” demikian penegasan Nasir.[]
