KabarAktual.id – Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar mengevaluasi kepala Dinas Pendidikan Aceh. Kadisik Alhudri dinilai makin memperkeruh konflik antara Gubernur dan Rektor USK.
Dilansir dari lintasatjeh.com, Kamis (1/7/2021), Ketua BEM FKIP USK, Viky Nur Hakim mengatakan, Kadisdik Aceh Alhudri dalam menyampaikan statemen menanggapi pernyataan Rektor USK cenderung sekedar berbalas pantun. Bukan mencari solusi terhadap masalah, malah makin mempertajam konflik.
Karena itu, BEM mendesak, sebaiknya Gubernur Aceh mengganti Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Plt Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang telah menciptakan suasana tidak kondusif. “Tidak seharusnya seorang Plt. Kabid GTK memojokkan FKIP USK untuk membantah Rektor yang berbicara berdasarkan data,” ujar Viky, Kamis (01/07/2021).
Menurut dia, seharusnya yang menjadi fokus Dinas Pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jangan hanya adu argumen. “Dinas Pendidikan harus membuktikan kalau pendidikan Aceh tidak jalan di tempat, bukan ajak berdebat yang terkesan anti kritik,” kata mahasiswa ini.
Viky mengatakan, Aceh memiliki dana Otsus yang melimpah. Tahun 2021, kabarnya, mencapai Rp 3,5 triliun. “Seharusnya dengan dana yang sebesar itu, kualitas pendidikan sudah semakin baik. Jangan hanya mengejar proyek fisik, kualitas guru dan siswa itu lebih utama,” ujarnya.
Dia menambahkan, data yang membuktikan bahwa mutu pendidikan Aceh sedang terpuruk. Karena itu, BEM FKIP mengajak seluruh elemen untuk selalu mengawal penggunaan anggaran pendidikan. Kalau tidak, dana yang besar itu hanya akan menjadi ladang permainan proyek.
Mahasiswa FKIP, kata Viky, merupakan lokomotif utama yang siap berdiri di garda depan dalam mengawal mutu pendidikan Aceh yang hari ini masih memprihatinkan. “Dinas Pendidikan Aceh ngapain aja? Apa cukup berbalas pantun di media untuk mencari muka? Buktikan kalau pendidikan Aceh sudah membaik,” tegasnya.
Dia sangat menyesalkan, di saat mutu pendidikan Aceh semakin terpuruk, kepala Dinas malah mengatakan baik-baik saja. Padahal fakta di lapangan jauh dari kata “baik-baik saja”.
Viky mengingatkan, soal mutu pendidikan, terutama terkait kelulusan SNMPTN dan SBMPTN, harus dilihat secara konprehensif. Bukan hanya hitungan angka urutan 8 besar. “Siswa Aceh yang katanya lulus melimpah itu, lulusnya di PTN mana? Yang lulus di prodi favorit berapa, coba? Jadi, Plt Kabid GTK jangan ngawur,” tegasnya.
Dia menyarankan pihak Disdik untuk melihat lagi data secara benar. Kata pengurus BEM ini, sebenarnya posisi kelulusan siswa Aceh di PTN itu berada di bawah Papua. Provinsi ini, sebut Viky, memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Aceh, tapi mereka mampu meluluskan siswanya di berbagai PTN favorit.[]
