KabarAktual.id – Di tengah-tengah gegap-gempitanya penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dilaunching Senin (6/1/2025), datang kritik dari Majelis Ulaman Indonesia (MUI). Kenapa?
Organisasi keagamaan ini menilai program tersebut belum benar-benar siap untuk dijalankan. Pelaksanaannya tidak merata, sehingga masih banyak sekolah, madrasah, dan pondok pesantren (ponpes) yang belum kebagian.
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyarankan agar program itu dibatalkan, ketimbang menimbulkan diskriminasi ke anak sekolah. “Kalau enggak berani menyesuaikan semuanya, batalkan. Kalau didiskriminasi, ya dibatalkan saja,” tegasnya.
Pemerintah, dinilai, tidak perlu berpura-pura dan menyembunyikan fakta sebenarnya soal kemampuan negara dalam membiaya program MBG. “Kalau misalkan alasannya enggak ada uang, ya batalkan saja,” ucap Anwar dikutip, Minggu (12/1/2025).
Ia sangat menyayangkan implementasi program yang bagus itu belum merata dilakukan, khususnya di sekolah keagamaan Islam. Padahal, kata dia, dana yang dikeluarkan negara terbilang besar.
Anwar menyarankan, kalau pemerintah tidak mampu menjalankan program MBG secara menyeluruh, agar dilakukan secara selektif saja. Makan gratis dierikan untuk anak kurang mampu saja.
Dia kembali mempertanyakan, apakah pemerintah punya dana? “Ada? Ya, kalau begitu seluruh anak Indonesia dikasih. Tapi kalau enggak bisa ngasih semuanya, ya batalkan saja. Atau tetap dilaksanakan, cuma diberikan kepada anak yang tidak mampu. Setuju itu. Bagus!” tuturnya.
Pada bagian lain, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, berharap pemenuhan gizi berskala nasional ini dapat mengalir ke semua sektor dengan tepat sasaran “Kita bersyukur, belum 100 hari atau tepat hari ke-79 Presiden Prabowo Subianto telah memulai tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program MBG,” kata dia.
Pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui, sambungnya, harus tepat sasaran. “Jangan sekedar semboyan apalagi omon-omon,” kata Amirsyah.
Dikatakan, karena ini kerja nyata, perlu diapresiasi agar sukses, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. “Sebaliknya kita tidak mau gagal karena ini merupakan hajat hidup semua pihak. Karena itu semua pihak patut mengapresiasi dan mendukung agar program ini bisa berkelanjutan,” ucapnya.[]
