KabarAktual.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih dipertanyakan warga. Bahkan, ada yang menudingnya anti-Islam.
Seorang warga pemilik akun TikTok @Ferry Bangkit mengajukan beberapa pertanyaan mendasar terkait kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi mengganti nama rumah sakit tersebut. Dia mengutip alasan gubernur yang berdalih pergantian nama itu secara bahasa agar lebih dekat dengan Jawa Barat.
Ferry mempertanyakan latar belakang sebenarnya di balik keputusan mengganti nama RS Al Ihsan dan meminta Dedi Mulyadi menjawab dengan jujur. “Kalau nama harus dekat dengan Jawa Barat, lalu bagaimana dengan rumah sakit Advent yang ada di Cihamplas. Apakah akan diganti juga dengan nama yang sesuai dengan Jawa Barat?” tanya pemilik akun.
Dia melanjutkan, kenapa yang diganti hanya rumah sakit Al Ihsan yang notabene identik dengan agama Islam. “Sebenarnya motivasi anda ini apa, pak Dedi Mulyadi yang terhormat? Tolong jawab dengan jujur, ya!” ucapnya sambil menambahkan “Kayaknya gak suka sekali dengan nama-nama yang berkaitan dengan agama Islam.”
Pertanyaan berikut, lanjutnya, apakah kalau rumah sakit diberi nama Al Ihsan bermasalah? Apakah mengganggu kinerja atau menurunkan pelayanan rumah sakit? “Tolong dijawab, pak Dedi,” tanya pemilik akun Ferry Bangkit.
Kebijakan gubernur yang populer dipanggil KDM itu dinilai ceroboh dan tanpa pertimbangan mendalam. Pemilik akun TikTok @Tan Nusantara meminta gubernur yang rajin membuat konten itu agar melakukannya juga untuk yang lainnya. “Jangan cuma RS-nya diganti Welas Asih. Kamar jenazahnya ganti pesarean bangke, biar lebih kearifan lokal,” tulisnya.
Netizen ini mensinyalir keputusan Dedi Mulyadi diboncengi kepentingan pihak lain yang terkesan anti-Islam. “Orang kalau sudah cukongnya oligarki, pasti korbannnya rakyat kecil dan Islam,” ucap orang ini dengan nada terkesan jengkel.
Cermin karakter masyarakat
Gubernur Dedi Mulyadi menyebut perubahan nama RSUD Al Ihsan yang berlokasi di Kabupaten Bandung bertujuan untuk memperbarui identitas rumah sakit aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berstatus sebagai badan layanan umum daerah.
Nama Welas Asih dipilih, kata dia, karena lebih mencerminkan karakter masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, yang dikenal memiliki sifat penuh kasih sayang. Dengan penggunaan nama yang lebih dekat dengan kebiasaan bahasa masyarakat setempat, ia berharap identitas rumah sakit menjadi lebih mudah diingat sekaligus lebih akrab di telinga warga.
“Karena orang Sunda welas asih, kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Lalu memori, Al-Ihsan kan ada memori panjang enggak usah disebutkan memori panjangnya. Sehingga memori itu kita coba dibangun dengan brand baru,” ujar Dedi Mulyadi atau KDM dalam keterangannya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis, 3 Juli 2025.
KDM menjelaskan bahwa keputusan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) gubernur dan tidak melibatkan pembahasan dengan DPRD Jawa Barat. Alasan dia karena perubahan nama tidak memiliki implikasi anggaran sehingga tidak membutuhkan persetujuan legislatif.
Menurutnya, penamaan hanya sebatas kebijakan administratif yang tidak berkaitan dengan pengeluaran biaya daerah. “Kalau penamaan kan gak ada problem (tidak diskusi dengan DPRD Jabar). Kan nama tidak berpengaruh kepada anggaran. Nama enggak ada kaitan dengan biaya. (Karenanya) itu cuma SK,” ujarnya.
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut. Dalam dua tahun mendatang, ia menargetkan layanan medis di RSUD Welas Asih dapat ditingkatkan agar setara dengan pelayanan di RS Hasan Sadikin Bandung, yang saat ini dikelola Kementerian Kesehatan.
“Dalam waktu dua tahun. Saya sudah bicara dengan Menkes agar layanan di Al Ihsan bisa setara dengan Hasan Sadikin,” katanya.
Dedi menambahkan, pergantian nama hanya dilakukan pada RSUD Al Ihsan, karena nama RSUD di daerah lain sudah mencerminkan lokasi masing-masing. Misalnya, RSUD Pelabuhan Ratu dan RSUD Garut Selatan sudah menggunakan nama daerah, sehingga dirinya menilai tidak ada permasalahan terkait kebijakan perubahan nama ini.
Sebagai informasi, peletakan batu pertama pembangunan RSUD Al Ihsan dilakukan pada 11 Maret 1993 oleh Yayasan Al Ihsan. Rumah sakit ini mulai beroperasi pada 12 November 1995 dan pada 2004, kepemilikan RSUD Al Ihsan secara resmi beralih menjadi milik Pemprov Jabar. Selanjutnya, pada 2009, rumah sakit ini difungsikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sejak beroperasi, rumah sakit ini telah memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan aktif melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pengobatan massal serta khitanan gratis untuk warga.[]
