“Haba mangat jeut keu penyaket, haba pheit jeut keu penawa.” Pepatah Aceh ini mengajarkan bahwa kata-kata manis belum tentu menyehatkan, sementara kata-kata pahit kerap menjadi penawar. Dalam kehidupan publik, kritik bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk kepedulian yang lahir dari keinginan untuk melihat keadaan menjadi lebih baik.
Belakangan ini, ruang publik di Aceh Besar diwarnai polemik terkait belum tersalurkannya hak guru. Informasi awal menyebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) belum dibayarkan. Namun, klarifikasi dari pihak terkait kemudian menegaskan bahwa persoalan sebenarnya terletak pada Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tertunda akibat kendala administratif.
Kegaduhan yang sempat muncul perlu dilihat secara proporsional. Sorotan publik tersebut tidak hadir tanpa alasan, melainkan berangkat dari kepedulian terhadap kesejahteraan guru—kelompok yang memegang peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.
Dalam perspektif kebijakan publik, partisipasi masyarakat seperti ini merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah (lihat World Bank, yang menekankan pentingnya civic engagement dalam tata kelola pemerintahan). Apalagi, isu ini mencuat di tengah momentum bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.
Dalam situasi seperti ini, keterlambatan penyaluran hak tentu berpotensi menimbulkan keresahan yang wajar. Di sisi lain, respons pemerintah daerah yang memberikan klarifikasi patut diapresiasi. Komunikasi publik yang terbuka merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), transparansi dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mencegah disinformasi serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.
Dinamika yang terjadi di Aceh Besar justru mencerminkan praktik demokrasi lokal yang sehat. Masyarakat berani menyuarakan kegelisahan, sementara pemerintah merespons dengan penjelasan. Kritik dalam konteks ini berfungsi sebagai “alarm sosial” yang membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian lebih.
Keberanian publik Aceh Besar untuk bersuara patut dihargai. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memilih diam atau bersikap apatis terhadap isu-isu penting, khususnya di sektor pendidikan. Dalam negara demokrasi, partisipasi aktif warga merupakan pilar utama dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan publik.
Namun demikian, apresiasi saja tidak cukup. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam penyaluran hak-hak guru. Persoalan administratif tidak seharusnya berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pendidik.
Sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO, kesejahteraan guru merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas pendidikan. Kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan bentuk penghargaan terhadap peran mereka sebagai pilar pembangunan manusia. Ketika hak-hak guru tertunda, dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.
Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemerintah perlu memastikan sistem administrasi yang lebih efisien dan responsif, sementara masyarakat tetap menjalankan peran kontrol sosial secara konstruktif.
Pada akhirnya, kritik publik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Ia adalah manifestasi kepedulian kolektif terhadap masa depan. Membangun pendidikan Aceh Besar membutuhkan kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat—di mana kritik diterima sebagai masukan, dan kebijakan dijalankan dengan transparansi serta akuntabilitas.
Tujuan kita sama: memastikan pendidikan di Aceh Besar terus bergerak ke arah yang lebih baik, dan para guru sebagai tulang punggungnya memperoleh kesejahteraan yang layak.[]
Penulis merupakan Sekjen KPIPA Aceh
