PERCAKAPAN ringan di warung kopi pagi itu terasa getir. “Ka dipengeut lom Prabowo le awaknyo,” ujar seorang teman, menyinggung pernyataan Presiden bahwa tak ada lagi pengungsi banjir Aceh yang bertahan di tenda.
Yang lain menimpali, “Barosa jeh dipeungeut le Bahlil… jino ka dipengeut le awak laen lom.”
Percakapan ditutup dengan nada pesimis, “Nyan keuh sayang Prabowo kenong pengeut laju-laju.”
Obrolan itu bukan sekadar keluhan warung kopi. Ia mencerminkan keresahan publik yang lebih dalam: adanya jarak antara laporan yang diterima Presiden dengan kenyataan yang dialami rakyat.
Masalahnya bukan baru, tetapi kini terasa semakin nyata. Seorang Presiden, terlebih dengan latar belakang militer seperti Prabowo, seharusnya terbiasa dengan disiplin informasi, verifikasi lapangan, dan ketegasan terhadap bawahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya—ia tampak terlalu sering menerima laporan yang tidak mencerminkan realitas.
Di sinilah paradoks itu muncul. Bagaimana mungkin seorang pemimpin dengan pengalaman militer, yang dikenal dengan struktur komando yang tegas, justru begitu mudah “ditiru” atau bahkan “dibohongi” oleh bawahannya?
Salah satu jawabannya terletak pada jarak. Prabowo hari ini bukan lagi figur yang dekat dengan denyut kehidupan rakyat. Ia bergerak dalam lingkar pengamanan berlapis, protokol ketat, dan akses terbatas. Setiap kunjungan telah disterilkan, setiap informasi telah disaring.
Dalam kondisi seperti itu, realitas tidak lagi hadir secara utuh—ia datang dalam bentuk laporan yang sudah dipoles. Presiden akhirnya tidak melihat rakyat secara langsung, melainkan melalui kacamata para pembisik di sekelilingnya.
Ironisnya, Presiden sendiri pernah mengingatkan agar tidak diberikan laporan “asal bapak senang” (ABS). Namun peringatan itu tampaknya berhenti sebagai retorika. Sebab persoalannya bukan sekadar kesadaran, melainkan keberanian untuk membongkar sistem informasi yang sudah telanjur nyaman dengan kepalsuan.
Budaya ABS tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dalam ekosistem kekuasaan yang lebih menghargai loyalitas daripada kejujuran, yang lebih cepat menghukum kritik daripada kesalahan. Dalam sistem seperti ini, bawahan tidak bodoh—mereka rasional. Mereka memilih menyenangkan atasan, bukan menyampaikan kenyataan.
Akibatnya, Presiden hidup dalam ilusi yang tampak meyakinkan. Data terlihat rapi, laporan terdengar optimistis, situasi digambarkan terkendali. Padahal di lapangan, rakyat masih bergelut dengan kesulitan yang tidak pernah benar-benar sampai ke meja kekuasaan.
Di titik ini, kritik publik menjadi sangat penting. Namun persoalannya, jika kritik dianggap sebagai serangan atau kebencian, maka satu-satunya jalur koreksi justru ditutup. Presiden akan semakin terisolasi dalam lingkaran sempit yang hanya berisi suara-suara yang menyenangkan.
Padahal dalam kepemimpinan, yang paling berbahaya bukanlah kritik, melainkan ketidaktahuan yang dibungkus kepercayaan diri. Kontradiksi lain juga tak bisa diabaikan. Prabowo kerap menyampaikan narasi siap bersama rakyat, bahkan siap berkorban untuk rakyat. Namun dalam praktiknya, ia justru tampak semakin jauh. Kehidupan elit, referensi global, dan orientasi kebijakan yang kerap berkiblat ke Barat semakin mempertegas jarak itu.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan penderitaan rakyat jika ia tidak benar-benar hadir di tengah mereka?
Dalam kearifan lokal Aceh, kondisi ini mirip dengan “naleung lakoe”—benalu yang menghisap kehidupan pohon. Kekuasaan yang dikelilingi laporan palsu mungkin masih tampak kokoh dari luar, tetapi perlahan rapuh dari dalam.
Program tetap berjalan, pidato tetap disampaikan, angka-angka tetap dipamerkan. Namun jika semua itu tidak berpijak pada kenyataan, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi salah arah—dan yang menanggung akibatnya adalah rakyat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang bawahan yang tidak jujur, tetapi juga tentang seorang Presiden yang gagal membangun sistem kebenaran di sekelilingnya.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya meminta laporan yang jujur. Ia harus menciptakan kondisi di mana kejujuran menjadi aman, dan kebohongan menjadi berisiko. Ia harus membuka ruang bagi suara yang berbeda, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun.
Karena nasib bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak pujian yang diterima Presiden, tetapi oleh seberapa dekat ia dengan kebenaran.Dan kebenaran itu hampir tidak pernah datang dari kalimat: “Siap Pak, semua aman.”
Penulis adalah alumni IAIN Ar-Raniry Aceh
