KabarAktual.id — Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Usman Lamreung, mempertanyakan realisasi janji bantuan sapi meugang yang disampaikan Presiden pada akhir Desember 2025 lalu. Hingga kini, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut, sementara meugang semakin dekat.
Sebagaimana diketahui, dalam pernyataannya pada penghujung 2025, Presiden menjanjikan bantuan sapi meugang bagi masyarakat Aceh, terutama kelompok terdampak bencana dan masyarakat rentan. Janji itu disampaikan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan potensi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan.
Namun, menurut Usman, janji tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Pemerintah, kata dia, terikat secara moral dan politik untuk memastikan realisasi kebijakan sesuai dengan kalender budaya Aceh. “Ketika Presiden sudah menyampaikan rencana bantuan, maka pemerintah terikat secara moral dan politik untuk merealisasikannya,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Akan Bantu Daging Meugang Warga Terdampak Bencana Aceh
Meugang, lanjut Usman, memiliki kalender yang jelas dan berbasis budaya. “Jika bantuan datang terlambat, kebijakan itu kehilangan makna sosial sekaligus fungsi ekonominya,” ujar Usman di Banda Aceh, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, bantuan sapi meugang memiliki dua dimensi strategis. Pertama, sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat Aceh, khususnya korban bencana dan kelompok paling rentan. Kedua, sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk meredam tekanan inflasi pangan.
Dikatakan, setiap meugang hampir selalu diikuti lonjakan harga daging sapi. “Dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan dan daya beli masyarakat yang melemah, intervensi negara melalui bantuan sapi menjadi sangat relevan,” ujarnya.
Menurut Usman, kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai bantuan populis. Sebaliknya, ia menilai bantuan sapi meugang merupakan kebijakan korektif yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi menjelang hari besar keagamaan.
Ia juga mengingatkan agar penyaluran bantuan tidak bersifat simbolik atau sekadar seremonial. Pemerintah diminta transparan terkait jumlah sapi, mekanisme distribusi, serta kejelasan sasaran penerima. Yang lebih utama, pemerintah diingatkan agar jangan memberi harapan palsu untuk korban bencana di Aceh.
Prioritas utama, kata Usman, seharusnya diberikan kepada korban banjir dan kelompok masyarakat yang paling terdampak. ” Ketepatan waktu sangat menentukan efektivitas distribusi dan teknis penyaluran,” ujarnya.
Usman menegaskan, keterlambatan atau kegagalan merealisasikan janji tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik. “Ini memang terlihat sebagai ujian kecil, tetapi dampak sosial dan simboliknya sangat besar. Jika tidak direalisasikan atau terlambat, publik akan menilainya sebagai kegagalan koordinasi dan lemahnya komitmen kebijakan,” demikian Usman menutup pernyataannya.[]
