KabarAktual.id — Penetapan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kembali memicu sorotan publik di media sosial. Nama Maidi ramai diperbincangkan netizen dan dikaitkan dengan isu “kepala daerah titipan Presiden Joko Widodo” yang belakangan menjadi perbincangan luas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama dua orang lainnya dalam perkara dugaan pemerasan dana CSR dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Adapun tiga tersangka yang ditetapkan KPK yakni:Maidi, Wali Kota MadiunThariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota MadiunRochim Rudiyanto, pihak swastaKetiganya langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. “KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk kepentingan penyidikan,” kata Asep.
Maidi sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan praktik fee proyek dan pengelolaan dana CSR di Kota Madiun. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan belasan orang di Madiun, Jawa Timur, namun hanya sembilan orang yang dibawa ke Jakarta, termasuk Maidi.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi yang sedang diusut.
Penetapan Maidi sebagai tersangka turut memanaskan perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mengaitkan kasus ini dengan deretan kepala daerah yang selama ini disebut sebagai figur yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau diusung oleh partai pendukung pemerintah pusat.
Di jagat media sosial, netizen juga menyinggung sejumlah kepala daerah lain yang sebelumnya tersandung perkara hukum dan kerap disebut sebagai “titipan Jokowi”, seperti mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, hingga mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Meski demikian, penyebutan tersebut lebih banyak muncul sebagai opini dan narasi warganet, bukan pernyataan resmi lembaga penegak hukum.
KPK menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tidak melihat latar belakang politik para pihak yang terlibat. Penyidikan kasus dugaan korupsi di Kota Madiun masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.[]
