KabarAktual.id — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Dr. Safaruddin mengingatkan agen dan pangkalan elpiji 3 kg untuk tidak bermain-main dengan harga. Gas harus dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp22.500 per tabung.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait penjualan elpiji atau LPG 3 kg di atas HET di sejumlah pangkalan, di tengah fenomena kelangkaan gas melon yang terjadi di beberapa daerah lain di Aceh dan Sumatra akibat gangguan distribusi.
Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi agen atau pangkalan untuk menjual elpiji subsidi 3 kg di atas HET. “Jangan coba-coba bermain-main. Jika ditemukan, silakan laporkan,” kata Safaruddin, Minggu (21/12/2025).
Baca juga: Pemerintahan tidak Berfungsi, LPG 3 Kg Dijual Rp 170 Ribu di Bener Meriah
Safaruddin menegaskan, Abdya tidak terdampak bencana seperti sejumlah daerah lain yang mengalami gangguan distribusi akibat banjir dan longsor. Karena itu, ia meminta agar kondisi di daerah lain tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga di tingkat pangkalan.
Ia juga membantah alasan tambahan biaya transportasi pengiriman LPG dari Pakpak Bharat, Sumatra Utara, yang kerap dijadikan dalih oleh oknum agen maupun pangkalan.“Pertamina sudah menyampaikan bahwa biaya transportasi dari Sumut sampai ke titik pangkalan telah disubsidi. Jadi tidak ada alasan menaikkan harga,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina Tuding Spekulan Pemicu Mengularnya Antrean Elpiji di Aceh
Menurut Safaruddin, Pertamina bahkan telah melakukan simulasi perhitungan biaya, termasuk transportasi, agar LPG subsidi tetap dapat dijual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah daerah.
Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, sejumlah pangkalan diketahui menjual LPG 3 kg hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas HET yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Abdya.“Jika masih ada agen atau pangkalan yang menjual di atas HET, kami tidak segan-segan merekomendasikan pencabutan izin ke Pertamina,” tegas Safaruddin.
Selain persoalan harga, Bupati Abdya juga mengingatkan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, yakni untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, sesuai ketentuan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Abdya, Zedi Saputra, menyampaikan bahwa keterlambatan pengiriman LPG yang sempat memicu kelangkaan di Abdya kini berangsur pulih. “Pasokan LPG sudah mulai normal. Kita tidak lagi mendatangkan gas dari Pakpak Bharat, karena seluruh kebutuhan Abdya sudah bisa di-handle dari SPBE Meulaboh,” kata Zedi.
Ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi di tingkat agen dan pangkalan agar tidak terjadi penyelewengan, terutama di tengah situasi kelangkaan LPG di sejumlah daerah lain.[]
