KabarAktual.id — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan bahwa negara tidak boleh mempermainkan penderitaan warga terdampak bencana. PLN, Pertamina, dan PDAM diminta bekerja serius dan bertanggung jawab dalam menjamin layanan publik dasar di tengah kondisi darurat yang masih dirasakan masyarakat.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRK Banda Aceh bersama PLN, Pertamina, dan PDAM Tirta Daroy, Senin (15/12/2025). RDP digelar menyusul krisis berkepanjangan listrik, kelangkaan gas LPG, serta terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Banda Aceh.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, Wakil Ketua Musriadi, Ketua Komisi II Zidan Al-Hafidh, serta anggota Komisi II Teuku Iqbal Djohan, M Arifin, Tgk Tarnuman, dan Irwansyah. Hadir pula perwakilan PLN, Pertamina, PDAM, para camat, keuchik, unsur KNPI, organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menyatakan, RDP digelar atas desakan masyarakat yang sudah terlalu lama menanggung dampak buruk krisis layanan publik pascabencana.
Menurut Irwansyah, kondisi ini sangat memprihatinkan. Listrik padam, gas langka, air tidak mengalir. “Ini menyangkut hajat hidup paling mendasar masyarakat. Negara tidak boleh abai, apalagi terkesan lamban,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan distribusi gas LPG yang belum sepenuhnya normal. Menurutnya, Pertamina harus memiliki skema darurat yang jelas, termasuk menambah suplai melalui jalur laut jika distribusi darat terkendala. “Kalau lewat darat tidak lancar, suplai lewat laut harus ditambah. Kapal harus ditambah. Komitmen ini penting. Tadi disampaikan Pertamina suplai akan masuk pekan ini, dan itu harus diawasi,” ujar politisi PKS ini.
Terkait krisis listrik, Irwansyah menilai PLN terlambat melakukan langkah antisipasi. Menurutnya, penyediaan pembangkit sementara dan penambahan genset seharusnya dilakukan sejak awal bencana, bukan ketika penderitaan masyarakat sudah berlarut-larut.
Kalau langkah ini dilakukan sejak awal, sambungnya, penderitaan warga tidak akan sepanjang ini. “Karena itu kami minta ada kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman,” kata Irwansyah dengan nada tegas.
Ia juga meminta keseriusan pihak PDAM agar dalam persoalan air bersih tidak terus mengedepankan alasan teknis. Dengan pasokan listrik ke instalasi utama PDAM yang disebut sudah didukung PLN, DPRK meminta PDAM menyiapkan genset mandiri di setiap booster. “Tidak ada lagi alasan. Ini kondisi musibah. Semua harus berkorban untuk rakyat. Kami juga minta mobil tangki disiapkan untuk menyuplai air bersih ke kecamatan yang masih terdampak,” ujarnya.
Senada, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh Zidan Al-Hafidh menegaskan RDP ini merupakan bentuk tekanan politik agar PLN, Pertamina, dan PDAM benar-benar mendengar jeritan masyarakat. “Pemadaman listrik sangat memukul warga, terutama pelaku UMKM. Banyak yang tidak bisa berusaha. Keluhan masyarakat ini harus dijawab dengan kerja nyata, bukan janji,” kata Zidan.
Ia juga menyinggung kelangkaan gas LPG yang di lapangan disertai kenaikan harga dan dugaan penimbunan, hingga memaksa sebagian warga kembali menggunakan kayu bakar. “Ini ironi di tengah bencana. Negara tidak boleh membiarkan rakyat bertahan dengan cara-cara darurat karena kegagalan layanan publik,” ujarnya.
Terkait air bersih, Zidan menyebut banyak warga mengeluhkan air PDAM yang belum mengalir. Ia menegaskan DPRK telah menerima penjelasan bahwa pasokan listrik ke titik induk PDAM sudah stabil.“Dengan kondisi ini, kami beri tenggat. Dalam tiga hari ke depan PDAM harus menormalkan distribusi air, terutama di Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Kebutuhan dasar warga tidak boleh ditunda-tunda,” tegas Zidan.
DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal komitmen PLN, Pertamina, dan PDAM, serta tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan jika krisis layanan publik kembali dipermainkan di tengah penderitaan korban bencana.[]
