KabarAktual.id – Banggar DPRK Banda Aceh menyampaikan berbagai masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko terkait peningkatan pelayanan publik dan efektivitas program pada APBK 2026. Usul, saran, dan pendapat tersebut dibacakan oleh Tgk Januar Hasan dalam sidang paripurna pembahasan RAPBK 2026 di gedung DPRK, Selasa (25/11/2025).
Banggar meminta seluruh dinas dan badan melakukan perbaikan kinerja berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai OPD dalam beberapa hari terakhir. Salah satu sorotan adalah kondisi infrastruktur kota dan keluhan masyarakat terkait jalan rusak. Karena itu, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memprioritaskan penambahan anggaran pemeliharaan rutin jalan.
Banggar juga menyoroti banyaknya pelanggaran garis sepadan bangunan (GSB), yang kini digunakan sebagai tempat usaha, bahkan bersifat permanen. Tgk Januar meminta OPD terkait melakukan penertiban demi ketertiban tata ruang kota.Di sektor kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) diminta memperkuat sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi pengangkutan serta penambahan armada dan peralatan kebersihan untuk mengatasi keterlambatan pengangkutan dari rumah tangga.
Untuk sektor perparkiran, yang menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah (PAD), Banggar meminta Dinas Perhubungan memberi pelatihan pelayanan kepada petugas parkir. Pemko juga didorong mempercepat digitalisasi sistem perparkiran untuk meminimalkan transaksi tunai dan meningkatkan capaian PAD. “Pemerintah Kota perlu segera melakukan percepatan digitalisasi pemerintahan (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik,” kata Tgk Januar.
Di bidang kesehatan, Banggar menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan RSUD Meuraxa. Rumah sakit diminta memberikan pelatihan khusus bagi tenaga medis dan segera merevitalisasi Instalasi Gawat Darurat (IGD). Banggar juga menyetujui alokasi Rp 2,5 miliar pada 2026 untuk mendukung perbaikan tersebut.
Sementara itu, Puskesmas diminta menambah tenaga rekam medis karena kekurangan SDM menghambat pengolahan data kesehatan dan administrasi pelayanan.
Untuk sektor pariwisata, Banggar meminta Dinas Pariwisata meningkatkan kebersihan dan fasilitas dasar di destinasi wisata, khususnya mushala dan toilet, serta lebih proaktif menjalin kerja sama CSR dengan perbankan dan BUMN di Aceh.
Banggar juga menekankan pentingnya respons cepat OPD terhadap laporan dan keluhan masyarakat, serta perlunya pengembangan collaboration hub agar program-program pemerintah tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi OPD. “Program yang disusun harus benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi Pemerintah Kota,” ujar Tgk Januar.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menyampaikan apresiasi kepada Banggar, komisi-komisi dewan, dan TAPK atas kerja intensif dalam pembahasan RAPBK 2026. “Terima kasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dari pagi hingga tengah malam demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” ujarnya.[]
