KabarAktual.id — Secara serentak, ASN dan pejabat pemerintah Aceh beramai-ramai mengkampanyekan JKA melalui akun media sosial masing-masing dalam beberapa hari terakhir. Kampanye massif berisi penjelasan soal pengurangan kuota JKA itu terkesan seperti diorganisir seiring menguatnya protes berbagai kelompok masyarakat.
Para pengamat dan kelompok kritis di Aceh mengkritik kebijakan pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem yang mengurangi kepesertaan JKA. Kelompok masyarakat yang dinilai berkemampuan tidak ditanggung lagi mulai bulan Mei 2026.
Baca juga: Mualem, Jangan Zalimi Rakyat Aceh!
Pemerintah Aceh bergeming, tetap pada keputusannya meskipun banyak yang protes. Untuk meyakinkan berbagai pihak dibuatlah materi kampanye yang disebarkan melalui berbagai saluran publikasi, salah satunya media sosial.
Baca juga: Warga Aceh Desil 8–10 tak Dapat JKA, Cek Keluarga Anda Masuk Desil Berapa Melalui Link Ini
Salah seorang pejabat Pemerintah Aceh yang identitasnya tidak dirilis membantah adanya instruksi terkait sosialisasi JKA. “Tidak ada perintah. Siapa yang mau pasang silakan, yang tidak juga tidak ada sanksi,” ujar sumber ini saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).
Pengakuan sang pejabat ini terbantahkan oleh pengakuan seorang ASN di instansi berbeda. Sumber ini mengatakan, bahwa kampanye dengan materi JKA melalui status WA itu memang ada instruksinya. “Diminta tayang di semua akun medsos,” ujarnya.[]
