KabarAktual.id — Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan posisi Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski desakan agar pemerintah keluar dari forum tersebut menguat di dalam negeri.
Keputusan itu terungkap dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut Prabowo telah memaparkan alasan strategis di balik langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.
“Memang dijelaskan tadi, dan ada melatarbelakangi berbagai pemikiran yang cukup strategis kenapa dan mengapa sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BoP,” kata Paloh usai pertemuan.
Paloh menilai langkah tersebut tepat dan mengapresiasi komitmen Prabowo yang, menurutnya, tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif serta menunjukkan simpati terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Bahwasanya kita menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.
Ia juga menyebut, hingga saat ini Indonesia masih akan berada dalam BoP, kecuali jika ada perkembangan bersama negara anggota lain yang mengharuskan evaluasi ulang.
Namun, sikap pemerintah itu dinilai bertolak belakang dengan aspirasi sejumlah elemen masyarakat. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP.
Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua MUI KH Anwar Iskandar pada Minggu (1/3/2026), MUI mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dinilai memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Dari sembilan poin sikap yang disampaikan, salah satunya mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut.
MUI menilai BoP tidak efektif mewujudkan perdamaian yang adil di Palestina. Bahkan, forum itu dipandang justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan berpotensi mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional,” demikian pernyataan MUI.
Desakan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keputusan pemerintah dan aspirasi sebagian kalangan masyarakat yang menginginkan Indonesia mengambil sikap lebih tegas di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.[]
