“Guru mantong gaya jemeun, model yu salen buku catatan bak aneuk mit.
“Na guru SMK yang hana geuba aneuk mit bak Lab, padahal belajar bak Lab penteng.”
“Menyo model nyo, hana cara ta harap pendidikan Aceh beumaju.”Kalimat-kalimat ini bukan barang baru. Ia beredar bebas di warung kopi, grup WhatsApp, hingga ruang diskusi publik. Vonisnya lugas, cepat, dan—seperti biasa—ditujukan ke pihak yang paling mudah disalahkan: guru.
Guru dianggap tidak kreatif. Tidak inovatif. Tidak kompeten. Bahkan, dengan enteng dilabeli “begok”.
Selesai. Perkara dianggap tuntas.
Tapi pertanyaannya sederhana: benarkah masalah pendidikan Aceh selesai hanya dengan menyalahkan guru?
Atau, jangan-jangan, menyalahkan guru justru cara paling nyaman untuk menutupi kegagalan sistem?
Guru Jadi Tersangka, Sistem Selalu Lolos
Tidak ada yang menyangkal bahwa guru adalah aktor utama pendidikan. Mereka berada di garis depan. Mereka yang berhadapan langsung dengan siswa.
Tetapi ada satu hal yang sering “lupa” dibicarakan: guru tidak lahir dari ruang kosong. Mereka adalah produk sistem yang sama yang hari ini pura-pura terkejut melihat hasilnya sendiri.
Ironisnya, sistem yang membentuk guru justru berdiri di barisan terdepan untuk menghakimi mereka.Ini seperti pabrik yang memproduksi barang, lalu menyalahkan barangnya karena tidak berkualitas—tanpa pernah mau mengaudit mesinnya sendiri.
Rekrutmen: Ketika Merit Kalah oleh “Siapa Kenal Siapa”
Mari mulai dari hulu: rekrutmen.
Di atas kertas, rekrutmen guru seharusnya berbasis merit—kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme. Namun dalam praktik, publik tahu bahwa realitas tidak selalu seindah dokumen resmi.
Ketika relasi lebih berharga daripada kompetensi, maka yang lahir bukan selalu pendidik terbaik, tetapi mereka yang paling “terhubung”. Sistem seperti ini tidak menghasilkan kualitas. Ia hanya mereproduksi mediokritas secara terstruktur.
Lalu, ketika kualitas itu tampak di ruang kelas, sistem yang sama kembali angkat tangan, seolah tidak pernah terlibat.
Asesmen dan Pelatihan: Ritual Administratif yang Mahal
Pemerintah sebenarnya memiliki instrumen seperti Asesmen Kompetensi Guru (AKG). Secara konsep, ini alat diagnosis. Mengukur kelemahan, lalu memperbaiki.
Namun dalam praktik, ia sering berubah menjadi ritual administratif tahunan.Tes dilaksanakan. Nilai keluar. Laporan selesai.
Lalu apa?
Sering kali, tidak ada intervensi serius yang benar-benar menyentuh akar masalah. Pelatihan tetap digelar, tetapi terasa lebih seperti agenda rutin serapan anggaran daripada upaya peningkatan kualitas.
Hasilnya dapat ditebak: program sukses di atas kertas, tetapi gagal di ruang kelas.Administrasi selamat. Pendidikan tetap sekarat.
TPG: Ketika Guru Dipaksa Mengejar Angka, Bukan Kualitas
Skema Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan, dalam praktik justru kerap berubah menjadi jebakan administratif.
Syarat 24 jam tatap muka membuat banyak guru sibuk “berburu jam”. Bukan berburu kualitas pembelajaran, tetapi berburu angka agar tunjangan cair.
Akibatnya, energi habis untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk meningkatkan mutu pengajaran. Sistem kemudian dengan bangga berkata: tunjangan sudah diberikan. Sementara kualitas? Itu urusan lain.
Guru Lebih Banyak Jadi Admin daripada Pendidik
Hari ini, guru bukan hanya mengajar. Mereka juga operator data, penyusun laporan, pengisi platform digital, dan korban perubahan kebijakan yang tak pernah benar-benar selesai.
Kurikulum berganti lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk mengevaluasinya.Guru dan siswa sama-sama dijadikan kelinci percobaan kebijakan.
Namun ketika hasilnya tidak memuaskan, yang kembali disalahkan tetap guru.Sistem kembali bersih. Guru kembali bersalah.
Siswa Pun Belajar dari Sistem yang Tidak Adil
Ada satu pelajaran diam-diam yang dipelajari siswa dari realitas sosial: bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kompetensi.
Mereka melihat bagaimana relasi sering lebih berharga daripada kemampuan.
Mereka melihat bagaimana meritokrasi sering kalah oleh koneksi.
Lalu sistem pendidikan berharap mereka tetap percaya bahwa belajar adalah jalan menuju masa depan.
Sebuah harapan yang, bagi banyak siswa, terdengar seperti ironi.
Fasilitas Terbatas, Harapan Tidak Terbatas
Di banyak sekolah, fasilitas masih jauh dari ideal. Buku terbatas. Laboratorium minim. Ruang belajar tidak memadai.
Namun harapan kepada guru selalu maksimal.
Guru diharapkan menjadi inovatif dalam segala keterbatasan.
Guru diharapkan menjadi solusi bagi masalah yang diciptakan sistem.
Guru diharapkan menjadi “superhero”.
Padahal mereka hanyalah manusia yang bekerja dalam sistem yang sering tidak bekerja.
Menyalahkan Guru adalah Cara Termudah Menyelamatkan Sistem
Narasi “guru begok” sesungguhnya bukan solusi. Ia hanya jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar.
Karena mengakui kegagalan sistem jauh lebih sulit daripada menyalahkan individu.
Padahal, jika sistem rekrutmen lemah, pembinaan formalitas, kebijakan tidak konsisten, dan meritokrasi tidak berjalan, maka hasilnya hampir pasti sama—siapa pun gurunya.
Pendidikan Aceh Tidak Butuh Kambing Hitam, tapi Kejujuran
Jika Aceh benar-benar ingin memperbaiki pendidikan, maka yang harus diperbaiki bukan hanya guru, tetapi sistem yang mengelola mereka.
Rekrutmen harus bersih.
Pelatihan harus nyata.
Kebijakan harus konsisten.
Administrasi harus masuk akal.
Dan yang paling penting, sistem harus berhenti berpura-pura tidak bersalah.
Karena selama sistem terus merasa benar, pendidikan akan terus berjalan di tempat—sementara guru akan terus menjadi tersangka utama.Padahal, bisa jadi, mereka hanyalah korban pertama.
Penulis: Pemerhati Pendidikan Aceh dan Jubir KPIPA
