Di negeri yang katanya menganut ekonomi terbuka, urusan bahan bakar minyak justru terasa seperti tontonan eksklusif. Pemainnya itu-itu saja, penontonnya dipaksa bayar tiket mahal, dan yang protes malah disuruh percaya semuanya baik-baik saja.
Ketika SPBU swasta seperti Shell mengalami kekosongan stok dan izin impornya masih “dievaluasi”, publik kembali diingatkan pada satu kenyataan lama: bisnis BBM di Indonesia masih dikuasai dengan pola yang jauh dari sehat. Secara teori boleh bersaing, dalam praktik seperti diberi lintasan lari tapi kaki pesaing diikat duluan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut stok nasional melimpah dan urusan Shell hanya soal business to business. Kedengarannya sederhana. Terlalu sederhana, malah.
Baca juga: ESDM Sebut Stok BBM Nasional Aman, Izin Impor Shell Masih Dievaluasi
Jika benar stok melimpah, kenapa pemain swasta justru kesulitan mengakses pasokan? Kalau semuanya tersedia, kenapa pintu distribusi terasa seperti gerbang VIP dengan penjaga yang pilih-pilih tamu?
Monopoli atau dominasi tunggal dalam sektor vital seperti BBM bukan cuma soal bisnis, tapi soal keadilan ekonomi. Ketika satu pihak terlalu kuat, pasar tidak lagi bekerja untuk rakyat, melainkan untuk menjaga kenyamanan sang penguasa pasar. Harga jadi kurang kompetitif, kualitas layanan stagnan, dan inovasi tak punya alasan untuk tumbuh. Konsumen? Ya terima saja apa yang ada di pompa, sambil berharap mesin kendaraan tidak ikut stres.
Baca juga: Mulai April 2026, SPBU Swasta Harus Beli Solar dari Pertamina
Lebih ironis lagi, masyarakat praktis tidak punya pilihan berarti. Mau RON berapa pun, ujung-ujungnya kembali ke merek yang sama. Di atas kertas ada alternatif, di lapangan sering kali kosong. Pilihan jadi ilusi, seperti menu restoran dengan banyak foto tapi separuhnya “sedang tidak tersedia”.
Situasi ini makin pahit karena reputasi tata kelola sektor energi kita juga tidak sedang harum. Kasus korupsi, mafia migas, permainan impor, hingga dugaan kongkalikong kuota sudah terlalu sering lewat di berita.
Baca juga: Mau Oplos atau bukan … Pokoknya Harus Produk Pertamina
Ketika pengawasan lemah dan transparansi minim, monopoli bukan cuma tidak sehat. Cara tidak sehat itu jadi lahan subur bagi praktik koruptif. Uangnya besar, celahnya banyak, godaannya luar biasa.
Dampaknya bukan hanya dirasakan pengusaha besar. Ketika swasta kesulitan berkembang atau bahkan terpaksa mengerem operasional, efek berantainya sampai ke pekerja: sopir tangki, operator SPBU, tenaga distribusi, hingga sektor pendukung lain.
Monopoli tidak cuma mematikan persaingan, tapi juga mematikan peluang kerja. Di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ini seperti menutup pintu rezeki sambil bilang, “Demi stabilitas.”
Yang membuat publik makin geleng-geleng kepala adalah kesan bahwa situasi ini dianggap biasa saja oleh pucuk pimpinan.
Presiden Prabowo tampaknya terlalu nyaman dengan komposisi kabinet yang itu-itu juga, meski sorotan terhadap kinerja dan integritas sejumlah pejabat tak pernah benar-benar reda. Seolah selama angka makro masih bisa dipoles rapi di presentasi, soal distorsi pasar dan keresahan pelaku usaha hanyalah suara latar.
Padahal keberpihakan pada rakyat tidak cukup diwujudkan lewat pidato tentang kedaulatan energi. Sikap itu harus terlihat dari keberanian membuka pasar secara adil, memperkuat pengawasan, dan memotong rantai rente yang selama ini menggerogoti sektor migas. Tanpa itu, “kedaulatan” hanya jadi slogan mahal, dibayar rakyat setiap kali mengisi tangki.
Monopoli BBM bukan takdir. Ia adalah hasil pilihan kebijakan. Dan, setiap pilihan punya konsekuensi. Jika pemerintah terus membiarkan struktur pasar yang timpang, jangan heran bila publik menyimpulkan: yang dilindungi bukan dompet rakyat, melainkan kenyamanan segelintir pemain besar.
Rakyat tidak butuh drama “stok aman” di konferensi pers. Rakyat butuh pasar yang adil, pilihan yang nyata, dan pengelolaan energi yang bersih. Kalau itu saja masih sulit, mungkin yang benar-benar langka di negeri ini bukan BBM melainkan kemauan politik untuk berpihak pada orang banyak.[]
