KabarAktual.id — Pengamat kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman menilai polemik pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 mencerminkan memburuknya relasi antara eksekutif dan legislatif di Aceh.
Hal itu disampaikan Nasrul Zaman kepada KabarAktual.id di Banda Aceh, Minggu (1/2/2026), menanggapi pernyataan yang membandingkan anggaran rumah dinas anggota DPRA senilai Rp50 miliar dengan belanja reklame dan iklan di Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp71,7 miliar.
Menurut Nasrul, narasi tersebut tidak menyentuh substansi persoalan utama dalam penyusunan APBA 2026. Ia menilai perbandingan anggaran itu justru berpotensi mengaburkan kritik DPRA terhadap kebijakan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), khususnya terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPK) ASN Aceh.
Dia menegaskan, yang seharusnya dijelaskan terlebih dahulu adalah alasan kebijakan pemotongan TPK ASN dan arah keberpihakan APBA 2026. “Bukan malah membuka anggaran lain yang sudah ditetapkan sebelum terjadinya bencana,” kata Nasrul.
Ia menegaskan, anggaran rumah dinas DPRA yang dipersoalkan tersebut telah disusun sebelum Aceh dilanda banjir bandang, sehingga tidak relevan dijadikan pembanding untuk membenarkan kebijakan fiskal yang saat ini menuai kritik.
Nasrul juga menilai polemik ini menunjukkan lemahnya perumusan APBA 2026 oleh TAPA. Menurutnya, dokumen anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan dikhawatirkan tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030.
“Evaluasi dan catatan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa APBA 2026 masih memiliki banyak persoalan, terutama terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasrul menyebut ketegangan yang terjadi berpotensi memperdalam konflik antar-instrumen pemerintahan Aceh dan membangun persepsi seolah-olah terjadi pertarungan antara DPRA dan Gubernur Aceh. “Padahal, relasi eksekutif dan legislatif seharusnya dibangun atas dasar kemitraan strategis untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Nasrul mendorong adanya langkah evaluatif dari Gubernur Aceh guna meredam konflik yang terus berulang. Ia menilai pembenahan tata kelola dan kepemimpinan dalam proses penyusunan anggaran menjadi penting agar APBA 2026 tidak kembali menuai polemik di ruang publik.[]
