KabarAktual.id — Pengamat kebijakan publik Dr Taufik Abd. Rahim menilai rencana pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir bandang Aceh tidak realistis. Pejabat daerah ini disebutnya banyak berhalusinasi dan cenderung tidak berpijak pada kondisi lapangan.
Hingga kini, kata dia, kondisi wilayah terdampak banjir bandang masih memprihatinkan. Kerusakan rumah, lahan, serta lingkungan hidup belum tertangani secara mendasar. Bahkan, proses pembersihan dan penataan awal di sejumlah lokasi bencana masih belum tuntas.
Dikatakan, kondisi di lapangan masih amburadul, berlumpur, dan banyak akses yang sulit dijangkau. “Tahap tanggap darurat sesungguhnya belum selesai,” kata Taufik kepada KabarAktual.id di Banda Aceh, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat terdampak masih berada dalam situasi rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, serta sumber pendapatan warga belum pulih, sementara dukungan berbasis pemberdayaan seperti program cash for work belum berjalan optimal.
Menurut Taufik, pembangunan huntap seharusnya dilakukan secara bertahap dan terencana, dimulai dari pembersihan lokasi, pemulihan mata pencaharian, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga stabilisasi kondisi psikososial warga. “Tidak bisa langsung lompat ke huntap. Ada tahapan yang harus dilalui agar pemulihan benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat Aceh yang menargetkan huntap rampung sebelum Ramadan. Pernyataan tersebut dinilai lebih bersifat politis dan tidak mencerminkan realitas empiris di lapangan.
Taufik menambahkan, bahwa pernyataan yang menyebut huntap sudah rampung sebelum puasa sama sekali tidak rasional. “Itu seperti kerja di belakang meja tanpa memahami kondisi riil masyarakat terdampak,” kata Taufik.
Taufik menegaskan, penanganan pascabencana harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, mengingat pembiayaannya bersumber dari uang negara, baik APBN, APBA, hibah tanggap darurat, maupun belanja tidak terduga (BTT).
Dia mengingatkan pemangku kepentingan bahwa semua harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. “Ini penting agar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah Aceh tidak sekadar menyampaikan target di ruang publik, tetapi memastikan kebijakan pemulihan pascabencana benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar dan kondisi nyata masyarakat terdampak.[]
