KabarAktual.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage, mengaku telah membangun sembilan unit sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang dengan biaya jauh lebih murah dari angka yang belakangan dipersoalkan publik.
Cage menyebut, berdasarkan pengalamannya di lapangan, pembuatan satu sumur bor hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Ia menegaskan, biaya tersebut sudah mencakup pengeboran hingga sumur dapat dimanfaatkan masyarakat. “Tidak perlu sampai Rp150 juta. Dari pengalaman saya, cukup di kisaran Rp8 sampai Rp10 juta per sumur,” ujar Cage dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Minggu (4/1/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah riuh kritik warganet terkait besarnya anggaran pembangunan sumur bor yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan TNI di sejumlah wilayah terdampak bencana, termasuk di Aceh.
Sejumlah warganet mempertanyakan kewajaran anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk satu titik sumur bor, dengan membandingkannya dengan proyek serupa yang diklaim dapat dikerjakan dengan biaya jauh lebih rendah oleh pihak swasta maupun relawan.
Perbandingan Biaya Sumur Bor
Berdasarkan data estimasi biaya pembuatan sumur bor di berbagai wilayah Indonesia, harga jasa pengeboran dan instalasi sangat bervariasi tergantung pada kedalaman, diameter pipa, serta paket layanan yang diberikan penyedia jasa:
Di wilayah Jabodetabek, paket pembuatan sumur bor standar dengan kedalaman sekitar 20–30 meter umumnya berkisar antara Rp5 juta sampai Rp9 juta, tergantung apakah sudah termasuk peralatan seperti pompa dan pipa. Untuk kedalaman hingga 60 meter, biaya paket bisa mencapai Rp18 juta–Rp20 juta.
Di Bandung dan sekitarnya, biaya pembuatan sumur bor dengan kedalaman 30–45 meter diperkirakan Rp8 juta hingga Rp16,5 juta.Secara umum di banyak daerah, estimasi biaya pengeboran berkisar sekitar Rp150 ribu–Rp500 ribu per meter, belum termasuk material dan instalasi tambahan.
Data pembanding ini menunjukkan bahwa biaya sumur bor di sektor swasta untuk kebutuhan rumah tangga atau komunitas sering jauh di bawah angka Rp150 juta per titik bila hanya memperhitungkan pengeboran dan pemasangan standar.
Klarifikasi TNI AD
Menanggapi polemik tersebut, TNI Angkatan Darat (TNI AD) memberikan klarifikasi terkait besaran biaya pembuatan sumur bor yang dikerjakan oleh satuannya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa biaya hingga Rp150 juta tidak bisa disimpulkan sebagai pembangunan satu sumur untuk satu rumah.
Sumur bor yang dimaksud KSAD, kata dia, merupakan proyek berskala komunal.Donny menjelaskan, program yang dirujuk adalah pembangunan sistem air bersih di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mampu melayani sekitar 500 kepala keluarga (KK).
“Kalau secara rinci biayanya segitu, tapi itu program di Banyumas yang diresmikan Bapak KSAD. Dengan jangkauan ratusan KK, angka tersebut wajar,” kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Ia menekankan, publik tidak seharusnya menganggap biaya Rp150 juta hanya diperuntukkan bagi satu titik rumah tangga. Program tersebut, lanjut Donny, menggunakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump) yang tidak hanya menyuplai air bersih, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi.
“Jadi bukan sumur bor di rumah-rumah. Program ini sudah dijalankan di Banyumas, Karawang, dan banyak daerah lain,” ujarnya.
Donny mengakui, pernyataan KSAD dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo sempat memicu spekulasi di ruang publik. Meski demikian, ia menegaskan TNI AD siap membuktikan secara langsung di lapangan bahwa pembangunan sumur bor tersebut efektif dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Nanti bisa dilihat hasilnya di lapangan. Jangan langsung disimpulkan mahal tanpa melihat manfaatnya,” ucap Donny.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), Presiden Prabowo menanyakan langsung biaya pembangunan sumur bor untuk korban bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan anggaran sekitar Rp100 juta per unit, termasuk instalasi air dan tangki penampungan. “Rp100 juta sampai Rp150 juta, Bapak,” kata Suharyanto saat rapat berlangsung.
KSAD Jenderal Maruli kemudian menambahkan bahwa biaya bisa mencapai Rp150 juta, tergantung kondisi tanah di lokasi pembangunan. “Mungkin tidak cukup di Rp100 juta, bisa di atas itu,” ujar Maruli.
Presiden Prabowo menilai angka tersebut masih tergolong murah, sembari memastikan kesejahteraan prajurit yang mengerjakan proyek tersebut. “Menurut saya Rp150 juta itu murah. Tapi ini sudah termasuk biaya tenaga kerja atau belum? Jangan sampai tentaranya tidak dibayar,” kata Prabowo.
Suharyanto memastikan, alokasi anggaran tersebut sudah mencakup insentif bagi personel TNI AD yang terlibat. “Sudah dibayar, Pak,” jawabnya, yang disambut tawa KSAD Jenderal Maruli.
KabarAktual.id sebelumnya mencatat, polemik biaya sumur bor muncul akibat perbandingan tidak utuh antara proyek komunal berskala besar dengan sumur rumah tangga, sehingga memicu kesalahpahaman di tengah publik.[]
