KabarAktual.id – Pemerintah Pusat diminta agar menaikkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Wagub menilai skema bantuan yang berlaku saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. “Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Selain perumahan, Wagub juga mendesak percepatan pemulihan sektor produktif seperti sawah, tambak, perkebunan, serta pembersihan permukiman dari lumpur agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan, terutama menjelang Ramadhan.
Baca juga: Prabowo Sebut tak Punya “Tongkat Nabi Musa”, Warga Terdampak Banjir Sumatra Diminta Bersabar
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah, katanya, juga memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat. “Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan kebutuhan masyarakat Aceh menjelang puasa dan perlunya perlakuan khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak.
Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan dampak banjir di Aceh masih luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh wilayah sudah masuk masa transisi pemulihan, sementara 11 daerah lainnya masih tanggap darurat.
Baca juga: Bunda Salma: Yang Dibutuhkan Aceh Status Bencana Nasional, bukan Tambahan BKO
Untuk rumah rusak berat, BNPB menyiapkan dua skema: bantuan biaya hidup bagi warga yang menumpang di rumah keluarga, serta penyediaan hunian sementara bagi yang kehilangan tempat tinggal. Hunian sementara dapat dibangun di berbagai lokasi sesuai spesifikasi BNPB.
Sekda Aceh M. Nasir turut memaparkan upaya pemulihan yang tengah berjalan. Ia menyebut Aceh diminta mengusulkan dana siap pakai (DSP) untuk percepatan pembersihan wilayah dan pemulangan warga dari pengungsian. “Kami mengusulkan bantuan uang tunai untuk warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit,” katanya.
Rapat turut dihadiri pejabat BNPB, Kemendagri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan instansi terkait lainnya.[]
