SAAT Aceh dihantam Tsunami Surya Paloh dengan Metro TV nya tampil di garda terdepan untuk membantu menyuarakan penderitaan Aceh ke mata dunia Internasional.
Kini Aceh kembali dilanda bencana. Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur menerjang sejumlah kabupaten, memutus akses, melumpuhkan aktivitas warga, dan menambah derita masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari krisis-krisis sebelumnya “SP seakan menghilang”. Padahal dalam situasi seperti ini elite politik yang selama ini memperoleh mandat besar dari rakyat Aceh sangat dinanti kehadirannya.
Publik Acehpun kemudian bertanya dengan nada kian nyaring “Di mana Surya Paloh? Si Paling Aceh itu?”
Baca juga: Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach
Pertanyaan ini bukan sekadar soal kehadiran fisik seorang tokoh nasional. Surya Paloh memiliki posisi khusus dalam relasi politik Aceh. Ia bukan hanya Ketua Umum Partai NasDem, tetapi juga figur yang kerap diasosiasikan dengan Aceh baik secara historis, emosional, maupun simbolik.
Di sisi lain, Partai NasDem pada periode ini memegang mandat politik yang besar di DPRA dan juga DPR RI dari Aceh, hasil dari kepercayaan rakyat Aceh melalui pemilu yang sah.
Mandat politik, bagaimanapun, bukan sekadar angka kursi dan kekuasaan legislatif. Ia adalah kontrak moral. Dan kontrak moral itu diuji bukan saat baliho dipasang atau pidato kampanye disampaikan, melainkan saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan seperti yang sedang dialami oleh rakyat Aceh saat ini.
Hingga hari-hari krusial penanganan bencana, kehadiran Surya Paloh di wilayah terdampak tak kunjung terlihat.
Padahal, berdasarkan pengakuan dari sebagian kader-kader NasDem di Aceh bahwa aspirasi agar pimpinan pusat turun langsung telah disampaikan melalui jalur struktural. Namun apakah Ketua DPW NasDem Aceh yang juga memiliki hubungan keluarga dekat dengan Surya Paloh dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh 2, wilayah yang banyak terdampak bencana telah menerima dan meneruskan pesan tersebut?
Di titik ini, absennya Surya Paloh tidak lagi bisa dibaca sebagai soal teknis jadwal atau keterbatasan akses. Ia telah berubah menjadi isu politik dan simbolik. Dalam konteks bencana, simbol memiliki makna besar. Kehadiran seorang pemimpin nasional di lokasi terdampak adalah pesan bahwa penderitaan rakyat tidak diabaikan, bahwa Aceh bukan sekadar lumbung suara lima tahunan.
Aceh memiliki memori politik yang panjang dan tajam. Rakyat Aceh tahu siapa yang datang saat mereka membutuhkan, dan siapa yang hanya hadir ketika situasi menguntungkan secara elektoral. Karena itu, ketidakhadiran di saat krisis sering kali lebih diingat dibanding seribu baliho dan janji kampanye.
Ironisnya, bencana ini sejatinya adalah momentum politik positif bagi NasDem. Turun langsung ke Aceh, menyapa korban, mengawal proses pemulihan hingga tuntas, akan memperkuat ikatan emosional antara partai dan konstituennya. Bukan dalam arti mengeksploitasi penderitaan, tetapi menunjukkan konsistensi antara narasi politik dan tindakan nyata.
Sebaliknya, jika momentum ini diabaikan, risikonya juga nyata. Bukan tidak mungkin realitas ini akan berkahir dengan kekecewaan publik dan dapat berujung pada tsunami elektoral, sebagaimana pernah terjadi dalam dinamika politik Aceh pada Pemilu 2019. Kekecewaan yang terakumulasi sering kali tidak meledak hari ini, tetapi menghantam keras di bilik suara.
Opini ini bukan tudingan personal, melainkan catatan kritis atas absennya kepemimpinan simbolik di tengah krisis kemanusiaan. Rakyat Aceh tidak sedang menuntut retorika besar. Mereka menunggu kehadiran. Menunggu bukti bahwa mandat politik dibalas dengan kepedulian yang sepadan.
Dan, selama kehadiran itu belum terwujud, pertanyaan ini akan terus bergema di warung kopi, ruang redaksi, dan percakapan publik Aceh: Di mana Surya Paloh, saat Aceh dihantam bencana?
Penulis; adalah alumni IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
