KabarAktual.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Hj. Salmawati, S.E., M.M., mengkritik rencana pengiriman personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Aceh. “Yang dibutuhkan penetapan status bencana nasional, bukan tambahan BKO,” ujarnya kepada awak media.
Bunda Salma yang juga istri Gubernur Muzakir Manaf itu menegaskan, kebutuhan mendesak masyarakat Aceh saat ini bukan kehadiran pasukan, melainkan penetapan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan. “Yang dibutuhkan rakyat Aceh hari ini adalah langkah kemanusiaan yang konkret. Bukan BKO, tapi penetapan status bencana nasional agar bantuan bisa bergerak cepat dan menyeluruh,” kata Bunda Salma kepada media, dikutip Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya memfokuskan perhatian pada percepatan distribusi bantuan logistik, pemulihan infrastruktur yang rusak, serta dukungan anggaran yang memadai bagi daerah terdampak. Penetapan status bencana nasional dinilai menjadi kunci untuk membuka akses bantuan lintas kementerian dan lembaga secara lebih luas.
Dikatakan, jika Indonesia masih menganggap Aceh ada, maka yang harus dilakukan adalah penetapan status bencana nasional. “Itu bentuk kehadiran negara yang paling nyata bagi rakyat yang sedang berduka,” tegasnya.
Bunda Salma juga menyoroti pentingnya transparansi terkait tujuan dan peran kehadiran BKO. Ia mengingatkan, pengiriman pasukan tanpa penjelasan terbuka justru berpotensi menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat yang masih trauma dengan masa konflik.
Dia mengingatkan, bahwa Aceh sedang berduka. “Jangan sampai muncul kekhawatiran adanya misi lain di luar penanganan kemanusiaan,” ujarnya.
Penolakan terhadap rencana pengiriman BKO bukan hanya disuarakan kalangan legislatif. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis kemanusiaan, hingga elemen sipil sebelumnya juga telah menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai pendekatan keamanan tidak relevan dalam situasi bencana, sementara kebutuhan utama warga adalah bantuan pangan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi.
Ketua salah satu lembaga kemanusiaan lokal di Aceh, misalnya, menyatakan bahwa solidaritas masyarakat Aceh selama ini terbukti kuat dalam menghadapi bencana. Namun, tanpa dukungan negara yang terstruktur melalui status bencana nasional, upaya pemulihan dinilai akan berjalan lambat.
Senada dengan itu, sejumlah akademisi dan tokoh adat Aceh juga meminta pemerintah pusat lebih sensitif terhadap konteks Aceh sebagai daerah bekas konflik dan wilayah yang memiliki sejarah panjang bencana, termasuk tsunami 2004.
Bunda Salma menegaskan, Aceh memiliki kearifan lokal, jaringan sosial yang solid, serta pengalaman panjang dalam menghadapi situasi darurat. Dengan dukungan pemerintah pusat yang tepat sasaran dan berorientasi kemanusiaan, Aceh diyakini mampu bangkit lebih cepat. “Hormati Aceh dengan kebijakan yang tepat. Menetapkan Aceh sebagai bencana nasional adalah jalan agar pemulihan bisa berjalan cepat dan bermartabat,” pungkasnya.[]
