KabarAktual.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan ditetapkan selama tujuh hari, terhitung mulai 24 hingga 30 Desember 2025.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil kajian cepat kondisi terkini di lapangan serta koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah menilai situasi belum sepenuhnya pulih, sementara ancaman dan dampak bencana masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten di dataran tinggi Gayo dengan kehancuran cukup parah. Banyak warga yang terancam kelaparan akibat terputusnya akses transportasi dari Bireuen. Mereka terpaksa berjalan kaki berhari-hari untuk mendapatkan bantuan logistik.
Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan penanganan darurat tetap berjalan optimal dan terkoordinasi.“Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan hasil kajian cepat dan koordinasi bersama Forkopimda, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Hingga kini masih terdapat dua kecamatan yang sulit diakses melalui jalur darat, yakni Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama, serta beberapa kampung lainnya,” kata Ilham Abdi dalam keterangan pers, Selasa (23/12/2025).
Baca juga: VIDEO: Para Penyintas Longsor dari Bener Meriah
Ia menjelaskan, selama masa perpanjangan tanggap darurat, Pemkab Bener Meriah terus mengintensifkan langkah-langkah penanganan, mulai dari perlindungan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penguatan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan risiko lanjutan.“Ini merupakan perpanjangan yang ketiga. Sebelumnya, status tanggap darurat telah diperpanjang dua kali, terakhir sejak 10 hingga 23 Desember 2025 dan berakhir hari ini,” ujarnya.
Di tengah upaya pemerintah daerah tersebut, desakan publik agar pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai wilayah bencana nasional terus menguat. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis kemanusiaan, hingga anggota legislatif menilai keterbatasan daerah dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak menjadi bukti perlunya intervensi nasional yang lebih kuat.
Kondisi sulitnya akses logistik di Bener Meriah dinilai mencerminkan tantangan yang juga dialami kabupaten lain di Aceh. Penetapan status bencana nasional diyakini akan membuka akses bantuan yang lebih luas, mempercepat mobilisasi sumber daya, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemkab Bener Meriah sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah, kata Ilham, terus berupaya maksimal dalam melakukan penanganan darurat. “Kami meminta masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.[]
