KabarAktual.id – Juru Bicara Posko Bencana Aceh, Murthalamuddin, membantah pernyataan Presiden RI yang menyebut pemerintah pusat telah mengerahkan puluhan helikopter untuk membantu penanganan bencana di Aceh, termasuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui udara. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menjawab CNN Indonesia, ia menyatakan bahwa pernyataan presiden itu sama sekali tidak benar. Tidak ada puluhan helikopter seperti yang disampaikan. “Jumlah penerbangan sangat terbatas, hanya sekitar 15–16 kali per hari, dan itu tidak cukup menjangkau wilayah terdampak yang sangat luas,” kata Murthalamuddin dikutip, Kamis (18/12/2025).
Ia menegaskan, pengangkutan BBM melalui jalur udara sebagaimana disebut Presiden juga tidak pernah terjadi. Fakta di lapangan justru menunjukkan masyarakat masih harus memanggul beras dan BBM dengan berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur distribusi darat lumpuh total.
“Silakan lihat media sosial hari ini. Warga memanggul beras, memanggul BBM dengan berjalan kaki. Kalau benar ada pengangkutan udara, kondisi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan daerah lain tidak akan separah ini,” ujarnya.
Baca juga: Bersabarlah, Saudaraku … Penderitaan Ini Demi Wibawa Presiden
Murthalamuddin menyebut terputusnya akses darat akibat longsor dan jembatan rusak menjadi persoalan utama. Ia mencontohkan Jembatan Teupin Mane yang baru satu titik bisa dilalui, sementara di depannya masih terdapat longsoran panjang yang mustahil ditembus kendaraan logistik.
Menurut Muthalamuddin, kalau berharap jalur darat, ia berani jamin tiga minggu ke depan masih belum bisa diakses. Padahal bahan pangan hari ini berlebih dan menumpuk di pelabuhan, bandara, dan gudang. “Masalahnya distribusi tidak jalan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan distribusi logistik berpotensi memunculkan bencana baru, mulai dari kelaparan hingga kehancuran ekonomi akibat melonjaknya harga bahan pokok. Kelompok paling rentan, kata dia, adalah lansia, ibu hamil, ibu melahirkan, anak-anak, serta pasien penyakit kronis yang kini kehilangan akses nutrisi dan layanan kesehatan.
Baca juga: VIDEO: Prabowo Tolak Bantuan Asing Tangani Bencana Aceh dan Sumatera
Apa yang dialami oleh korban bencana di Aceh, kata dia, sudah tergolong darurat kemanusiaan. Ada warga yang seharusnya cuci darah, penderita hipertensi, dan penyakit menahun lain yang tidak lagi mendapat layanan kesehatan. “Mereka ini seakan dibiarkan menunggu mati,” ucapnya.
Murthalamuddin juga mengkritik kesiapan hunian darurat yang dibangun BNPB. Menurutnya, banyak tenda tidak dihuni warga karena tidak didirikan di lokasi yang layak dan punya fasilitas dasar.
“Sanitasi tidak ada, air bersih tidak ada. Akhirnya masyarakat memilih pulang ke rumah masing-masing atau membangun tenda sendiri. Hampir semua sanitasi dan air bersih baru terbantu oleh NGO,” katanya.
Dalam pernyataannya, Murthalamuddin mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih komando penanganan dengan mengerahkan TNI, Polri, dan seluruh kekuatan negara untuk melakukan dropping logistik melalui udara sebagai satu-satunya solusi cepat.
“Ini bukan lagi soal kedaulatan atau batas wilayah, ini soal kemanusiaan. Bantuan dari mana pun silakan selama bisa dikendalikan. Kami jujur sudah putus asa berharap pada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi gas elpiji yang hingga kini masih langka dan mahal, bahkan di wilayah yang berada di jalur utama. Harga gas melon Rp40 ribu sampai Rp45 ribu, gas 12 kilogram Rp300 ribu. “Ini terjadi lebih dari 20 hari. Kalau pemerintah benar-benar hadir, kenapa kondisi ini dibiarkan?” katanya.
Murthalamuddin menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan penderitaan rakyat Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik dan bencana.
“Sayangilah kami rakyat Aceh. Jangan sampai kekecewaan ini menumbuhkan anggapan bahwa negara tidak membutuhkan orang Aceh. Faktanya hari ini, perintah Presiden tidak berjalan di bawah,” pungkasnya.[]
