SUDAH hampir tiga pekan bencana hidrometeorologi melanda Aceh. Namun di balik klaim pemerintah bahwa situasi “terkendali”, realitas di lapangan berkata lain. Antrean LPG mengular, listrik padam bergilir, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan pendapatan harian warga menguap.
Di sinilah paradoks itu lahir. Keberhasilan dirayakan lewat konferensi pers, sementara kegagalan ditanggung masyarakat lewat dapur yang tak mengepul dan usaha yang berhenti beroperasi.
Masalahnya bukan sekadar komunikasi publik. Ini soal cara negara mendefinisikan krisis. Ketika penanganan dinilai dari laporan administratif, sementara masyarakat menilainya dari jam kerja yang hilang dan biaya hidup yang melonjak, maka yang terjadi adalah kerugian ekonomi nyata—dan berlapis.
Banjir dan longsor memukul langsung jantung ekonomi Aceh: pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan UMKM. Sawah terendam, kebun rusak, ternak hanyut, alat produksi lenyap. Bagi petani dan nelayan kecil, satu musim gagal panen bukan sekadar rugi, tapi ancaman jatuh miskin.
Baca juga: Dihantui Krisis BBM Pascabanjir, Warga Serbu SPBU … Pemko Banda Aceh tak Punya Solusi
Sayangnya, kerusakan ini sering direduksi menjadi angka bantuan tunai dan distribusi logistik, seolah kehilangan pendapatan berbulan-bulan bisa ditebus dengan pendekatan karitatif jangka pendek.
Padahal, skala kerugian ekonomi jauh lebih besar dari yang kerap diakui. Center of Economic Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian bencana Aceh mencapai Rp2,04 triliun—lebih besar dari PNBP sektor tambang Aceh 2025 yang diperkirakan Rp929 miliar.
Secara nasional, kerugian di tiga provinsi terdampak menembus Rp68,67 triliun. Di Aceh Timur saja, BPBD mencatat kerugian sementara Rp5,39 triliun. Angka-angka ini menegaskan satu hal: bencana bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi guncangan ekonomi besar yang terus diremehkan.
Baca juga: Krisis Layanan Publik, Pengamat Nilai Banda Aceh Dilanda “Bencana Tata Kelola”
Kerusakan jalan dan jembatan memperparah situasi dengan memutus rantai pasok. Barang langka, ongkos distribusi naik, harga melonjak. Pedagang kecil menutup usaha, bukan karena malas, tapi karena stok tak ada dan daya beli ambruk. Ironisnya, di saat pemerintah menyebut distribusi “lancar”, masyarakat justru menghadapi inflasi lokal yang sunyi—tak tercatat, tapi terasa.
Dari sisi fiskal, kita terjebak pola lama: tanggap darurat, tambal sulam infrastruktur, lalu ulangi lagi tahun depan. Ketika akar masalah—kerusakan lingkungan dan tata ruang—tak disentuh serius, anggaran publik habis untuk merespons, bukan mencegah. Ini yang disebut siklus repair and repeat: mahal, melelahkan, dan tak pernah menyembuhkan.
Kelompok paling terpukul adalah pekerja informal, tulang punggung ekonomi Aceh. Buruh tani, pedagang harian, dan pekerja jasa kehilangan pendapatan tanpa jaring pengaman memadai. Mereka sering diposisikan sebagai “penerima bantuan”, bukan sebagai aktor ekonomi yang kehilangan produktivitas. Ketika kondisi ini berlarut, rumah tangga terdorong berutang, menjual aset, bahkan menghentikan pendidikan anak. Di sinilah kemiskinan baru lahir—sunyi, tapi sistemik.
Di luar kerusakan fisik, ada biaya besar yang kerap luput dicatat: gangguan energi. UNDRR menegaskan, kerugian terbesar bencana modern justru datang dari terganggunya layanan dasar. Di Aceh, antrean LPG dan pemadaman listrik adalah contoh paling telanjang. Waktu yang habis mengantre LPG adalah opportunity cost—jam kerja yang hilang. Jika dikalikan ribuan orang, dampaknya adalah penurunan output ekonomi lokal.
Pemadaman listrik mematikan UMKM. Warung tutup, penggilingan padi berhenti, bengkel tak beroperasi, es balok mencair. Ini bukan gangguan sepele.
Stéphane Hallegatte dari Bank Dunia mengingatkan, bencana memperbesar kemiskinan terutama lewat hilangnya pendapatan dan akses layanan dasar. Gangguan energi menjelaskan bagaimana krisis sementara berubah menjadi luka ekonomi jangka panjang.
Kelangkaan LPG memaksa pelaku usaha beralih ke bahan bakar mahal. Biaya produksi naik, harga ikut terdorong. Genset menjadi solusi mahal, sementara stok makanan rusak akibat listrik padam. Dalam kondisi krisis, mekanisme pasar tak otomatis adil.
Joseph E. Stiglitz sudah lama mengingatkan: tanpa kehadiran negara, pasar justru memperlebar ketimpangan. Penimbunan, penjualan LPG di atas HET, dan rente distribusi memperjelas masalah. Akses energi ditentukan oleh daya beli, bukan kebutuhan.
Amartya Sen menyebut ini sebagai kegagalan entitlement: sumber daya ada, tetapi tak bisa diakses saat paling dibutuhkan.
Lebih jauh, gangguan energi memperlambat pemulihan pascabencana. Studi menunjukkan, pemulihan listrik dan bahan bakar berkorelasi langsung dengan pemulihan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Pemadaman berkepanjangan berarti recovery lag. Ironisnya, biaya bantuan sosial, dapur umum, dan pengamanan distribusi sering kali lebih mahal dibanding investasi preventif seperti stok energi darurat atau genset komunitas.
Richard Musgrave mengingatkan, kegagalan fungsi stabilisasi negara akan memperdalam ketimpangan saat krisis.
Pada akhirnya, antrean LPG dan listrik padam adalah cermin rapuhnya ketahanan ekonomi lokal. Kerugiannya tak hanya terlihat, tetapi juga tersembunyi dalam produktivitas yang hilang, pasar yang timpang, dan beban fiskal jangka panjang. Seperti ditegaskan UNDRR: disasters are not natural; vulnerability is. Di Aceh, kerentanan itu lahir dari kebijakan yang belum berbasis risiko.
Selama narasi optimistik terus menutup luka ekonomi warga, bencana akan dianggap gangguan sementara, bukan krisis pembangunan. Padahal, menjamin akses energi dan layanan dasar saat bencana adalah investasi ekonomi jangka panjang.
Tanpa perubahan cara pandang dan desain kebijakan, setiap banjir dan longsor akan terus menggerus kesejahteraan Aceh, bahkan setelah air surut dan lumpur dibersihkan.[]
Dr. Safwan Nurdin, SE., M.Si; adalah Pengamat Ekonomi Publik dan Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh
