KabarAktual.id — Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengirim surat terbuka kepada Presiden RepublikIndonesia. Isinya: mendesak dipercepatnya akses dan koordinasi bantuan kemanusiaan internasional menyusul krisis akibat bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera.
Surat terbuka yang ditandatangani Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng dimaksudkan sebagai respons atas dampak bencana banjir dan longsor sejak akhir November 2025. Kepada awak media, ia menyebutkan, bahwa hal ini dilakukan sebagai kontribusi moral dan kemanusiaan dari kalangan kampus.
Mengacu data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1.006 orang, dengan ratusan lainnya dilaporkan hilang atau terluka. Ratusan ribu warga terdampak, sementara puluhan ribu rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
Di Aceh, bencana menyebabkan kerusakan infrastruktur berskala besar. Sedikitnya 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah terdampak, serta banyak wilayah mengalami keterisolasian akibat terputusnya akses transportasi dan komunikasi.
Dewan Profesor USK menyoroti gangguan serius jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik berkepanjangan yang dinilai menghambat operasi tanggap darurat, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi, termasuk optimalisasi keterlibatan bantuan internasional yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal.
Dalam suratnya, Dewan Profesor USK menyampaikan 11 rekomendasi strategis kepada Presiden, antara lain percepatan pembukaan jalur transportasi utama, penetapan status darurat bencana nasional, pembentukan pusat koordinasi logistik kemanusiaan di Aceh, serta penyederhanaan prosedur izin dan bea cukai bagi organisasi kemanusiaan internasional.
Rekomendasi lainnya mencakup pemulihan prioritas jaringan listrik dan telekomunikasi, perbaikan akses darat ke wilayah terisolasi, penyediaan transportasi darat, laut, dan udara, penguatan kerja sama teknis internasional, serta penegasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan.
Dewan Profesor USK juga mencatat Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF. Namun, ancaman cuaca ekstrem yang masih berlanjut serta keterbatasan infrastruktur membuat percepatan keputusan di tingkat nasional dinilai krusial untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.[]
