BANJIR dan longsor dahsyat yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 bukan hanya meninggalkan kubangan lumpur dan rumah-rumah yang hancur. Bencana juga membuka mata kita tentang betapa rapuhnya sistem penanganan bencana di daerah ini.
Data BNPB menyebut lebih dari 407 warga Aceh meninggal, dan 817 ribu lebih warga masih mengungsi. Infrastruktur rusak parah, listrik padam berhari-hari, sinyal telepon hilang di berbagai daerah—suatu keadaan yang membuat Aceh seperti terputus dari dunia luar.
Di tengah kepanikan itu, satu momen menggetarkan muncul dari lapangan: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menangis. Tangis seorang pemimpin tidak terjadi setiap hari. Tetapi di hadapan warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan, air mata itu jatuh dengan sendirinya.
Baca juga: Ketua DPRA: Tambah Satu Poin Lagi “Aceh Pisah dari Pusat”, Berani Tulis? Sini Saya Teken!
Tangisan Mualem bukan sekadar luapan emosi, melainkan tanda bahwa beban penanganan bencana ini sangat besar. Ia harus mengambil keputusan cepat, termasuk memangkas anggaran SKPA untuk memastikan kebutuhan tanggap darurat terpenuhi.
Namun di saat situasi menuntut kolaborasi penuh dari seluruh lembaga negara, ada satu pertanyaan yang muncul dari publik. Di mana Ketua DPRA?
Biasanya Garang, Kini Senyap
Dalam suasana krisis seperti ini, seharusnya DPRA—terutama ketuanya—menjadi garda terdepan mengamplifikasi suara rakyat Aceh. Mengadvokasi kebutuhan anggaran, menekan kementerian, memanggil perusahaan listrik dan telekomunikasi, bahkan mendesak BNPB turun langsung mempercepat bantuan.
Baca juga: Tuding Oknum Aparat Mengganggu Pembangunan, Ketua DPRA Akan Surati Ditreskrimsus Polda Aceh
Namun yang terdengar justru sunyi. Padahal, selama ini Ketua DPRA, Zulfadhli, dikenal garang di dalam gedung parlemen. Ia berani bersuara lantang dan tegas dalam banyak isu. Tapi begitu bencana berskala besar melanda, kegarangan itu seolah menghilang di balik meja kerja.
Tak heran jika publik mulai mempertanyakan satu hal sensitif. Kemana anggaran tanggap darurat Pemerintah Aceh? Apakah benar sebagian telah bergeser ke pos ‘Pokok Pikiran’ anggota DPRA?
Jika benar demikian, maka wajar bila masyarakat menilai bahwa Ketua DPRA gagal menjalankan perannya, apalagi ia berasal dari partai politik yang sama dengan Gubernur.
Yang Bisa Dilakukan
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA memiliki peran vital, terutama saat bencana terjadi. Setidaknya ada tiga langkah yang seharusnya muncul dari gedung parlemen:
1. Memanggil manajemen PLN dan Telkomsel untuk memastikan listrik dan jaringan komunikasi dipulihkan secepat mungkin. Situasi gelap-gulita tanpa sinyal membuat warga kesulitan mencari bantuan.
2. Menekan BNPB pusat dan SKPA yang lamban agar segera turun ke titik bencana dan mempercepat distribusi bantuan.
3. Mendorong pemerintah pusat membuka keran bantuan internasional—karena dalam kondisi ekstrem seperti saat ini, Aceh tidak bisa bekerja sendirian.
Sayangnya, hingga kini, sinyal kepemimpinan dari Ketua DPRA belum terasa.
Mualem pernah berkata bahwa yang membunuh bukan hanya banjirnya, tetapi ketiadaan makanan dan lambatnya bantuan yang sampai ke warga. Ia melihat sendiri bagaimana warga di pedalaman hanya bisa bertahan dengan air minum seadanya tanpa makanan.
Di sinilah letak urgensi peran legislatif. Seharusnya Ketua DPRA berdiri di sisi gubernur—bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai motor penggerak tekanan politik agar Aceh mendapat perhatian serius dari pusat.
Jangan sampai Gubernur bekerja sendirian sementara lembaga lain sekadar menjadi penonton.
Turunlah dari Menara Gading
Ketua DPRA perlu menunjukkan bahwa jabatan itu bukan hanya soal mikrofon di ruang sidang, tetapi soal keberanian mengambil sikap saat rakyat membutuhkan. Keberanian untuk menegur kementerian, memanggil pejabat, melawan birokrasi yang memperlambat bantuan, dan menuntut pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai bencana nasional.
Penetapan status itu bukan soal gengsi, melainkan akses terhadap sumber daya yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Dunia internasional pun akan lebih mudah mengirimkan bantuan tanpa terhalang prosedur.
Di tengah tragedi ini, Aceh membutuhkan pemimpin yang hadir, bukan hanya pemimpin yang tampil.Air mata Mualem sudah bicara.
Sekarang, rakyat menunggu suara Ketua DPRA. Apakah ia akan kembali garang, atau terus menghilang?
Dr. Samsuardi — Akademisi & Aneuk Eks Kombatan GAM
