KabarAktual.id – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPR-Polri) menyerap aspirasi publik dari berbagai elemen masyarakat Aceh dalam pertemuan yang digelar di Balai Senat Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penjaringan masukan nasional untuk penyempurnaan arah reformasi kepolisian yang akan ditetapkan pada Januari 2026.
Pertemuan dipimpin Anggota KPR-Polri yang juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis dan anggota Pokja Reformasi Polri.
Dalam sambutannya, Yusril mengapresiasi USK yang menyediakan ruang dialog bagi masyarakat Aceh. Ia menyebut masukan dari Aceh penting karena daerah ini memiliki pengalaman historis dalam interaksi dengan Polri dan TNI.
“Presiden meminta agar reformasi Polri berjalan menyeluruh. Kita datang ke Aceh karena kritik, saran, dan harapan dari daerah ini sangat diperlukan untuk perumusan kebijakan,” kata Yusril.
Ia menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya berkaitan dengan struktur kelembagaan, tetapi juga moralitas, integritas, dan budaya organisasi. “Tidak mungkin menunggu semuanya sempurna. Kita bergerak sambil memperbaiki, dan itulah yang sedang dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Idham Azis menyampaikan bahwa sejak dibentuk, KPR-Polri telah menerima masukan dari hampir 100 kelompok masyarakat di berbagai daerah. Pola masukan yang serupa, kata Idham, menunjukkan adanya aspirasi nasional agar Polri menjadi lebih profesional, humanis, dan kuat secara kelembagaan.
“Hampir semua aspirasi di Aceh juga muncul di daerah lain. Semua ini akan menjadi dasar rekomendasi resmi kepada presiden,” ujar Idham.
Pertemuan tersebut dihadiri akademisi, ulama, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan lembaga adat. Berbagai isu yang mengemuka meliputi rekrutmen polisi yang lebih selektif, peningkatan kualitas SDM, perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian, dan penguatan mekanisme pengawasan eksternal agar penanganan kasus lebih transparan.
USK melalui Pusat Riset Ilmu Kepolisian turut memaparkan empat pilar reformasi Polri: struktural, instrumental, kultural, dan operasional. Mantan Kepala Pusat, Dr. M. Gaussyah, menekankan pentingnya pembenahan sistem pendidikan, pembinaan karier, dan manajemen SDM sebagai fondasi perubahan jangka panjang.
Guru Besar USK Prof. Dr. Syahrizal Abbas menyoroti perlunya perbaikan atmosfer internal agar SDM yang baik tidak terpengaruh budaya organisasi yang kurang sehat. Sementara Ketua PW Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, mengusulkan porsi rekrutmen santri dan hafiz untuk memperkuat karakter moral aparat kepolisian.
Organisasi masyarakat lainnya menyoroti perlunya pembenahan tata kelola keuangan, sistem jenjang karier, serta penguatan etika pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyatakan kampus siap menjadi ruang akademik untuk dialog kebangsaan sekaligus mendukung penyempurnaan kebijakan nasional. “USK berkomitmen menyediakan ruang bagi proses reformasi. Kehadiran KPR-Polri adalah bagian dari kontribusi kami,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dialogis dan konstruktif. Seluruh masukan akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi KPR-Polri dalam memformulasikan arah baru reformasi kepolisian.[]
