KabarAktual.id — PT Pertamina Patra Niaga memblokir 394.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi. Pemblokiran dilakukan melalui sistem QR Code MyPertamina sehingga kendaraan yang masuk daftar hitam tidak lagi dapat bertransaksi BBM subsidi di SPBU.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa identifikasi dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan di lapangan. “Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untuk mitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).
Pertamina juga melaporkan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan pengawasan distribusi.
Baca juga: Gubernur Aceh Sebut Penerapan Barcode Sangat Kaku, Pernah Menyaksikan Sendiri Perlakuan SPBU
Hingga saat ini, Pertamina belum merinci daftar wilayah yang menyumbang jumlah pemblokiran terbesar secara nasional. Namun sejumlah data daerah telah terkonfirmasi. Di Sumatera Barat, sekitar 3.500 nopol diblokir karena dugaan penyalahgunaan kuota subsidi.
Sementara di Aceh, total kendaraan terdaftar dalam program QR Code subsidi tepat mencapai 71.775 unit untuk Solar dan 150.413 unit untuk Pertalite. Adapun di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah menerapkan pemblokiran fuel card dan scan QR Code sebagai mekanisme tambahan pengendalian subsidi.
Mars Ega menyebut penerapan QR Code berkontribusi signifikan terhadap penurunan konsumsi BBM subsidi. Hingga Oktober 2025, penggunaan Solar tercatat di bawah 10 persen dari kuota pemerintah, sementara konsumsi Pertalite juga menurun dari proyeksi awal.
Baca juga: Rakyat Sedang Disuguhi Permainan Politik Kotor
Pertamina menegaskan bahwa proses identifikasi akan terus diperkuat dan pemblokiran nopol dapat diperluas apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan di SPBU maupun oleh pemilik kendaraan.
Data Daerah Pemblokiran
Meski jumlah pemblokiran telah diumumkan (394.000 nopol), Pertamina belum merilis secara publik daftar daerah (provinsi/kabupaten/kota) secara rinci terkait nopol yang diblokir. Sejauh ini, media belum menemukan peta pemblokiran yang menjabarkan distribusi per wilayah.
Mengutip berbagai sumber, ada beberapa data yang relevan. Di Sumatera Barat, dilaporkan Pertamina telah memblokir sekitar 3.500 nopol karena dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Baca juga: Wagub Kalbar Sebut Barcode Hanya untuk Melindungi Agar BBM Oplosan Cepat Habis Terjual
Untuk Aceh, menurut Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, jumlah kendaraan terdaftar dalam program QR Code subsidi tepat mencapai 71.775 unit untuk Solar dan 150.413 unit untuk Pertalite.
Di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pemprov meluncurkan sistem pemblokiran fuel card dan scan QR Code subsidi tepat MyPertamina sebagai salah satu upaya pengendalian subsidi kendaran bermotor lokal.
Catatan dari Regulator
BPH Migas mengingatkan bahwa QR Code harus spesifik berdasarkan NIK dan kendaraan yang terdaftar, agar sistem subsidi tidak disalahgunakan.
Bila ditemukan SPBU yang menyalahgunakan sistem, misalnya melayani kendaraan non-eligible atau melakukan pengangkutan ilegal, SPBU tersebut bisa dikenai sanksi berupa penghentian penugasan distribusi BBM subsidi, meskipun izin SPBU tidak dicabut.[]
